Reformasi yang mulai bergulir pada tahun 1998 merupakan bukti konkrit bahwa kekuasaan pun tidak mampu menyembunyikan atau meniadakan masalah kelangkaan.
Ternyata yang paling obyektif dalam memberikan informasi tentang kelangkaan bukanlah pemerintah yang berkuasa, tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh politik, melainkan pasar. Bahkan sebaiknya pemerintah, tokoh-tokoh agama serta tokoh politik bercermin pada pasar untuk memberitahukan tingkat kelangkaan yang sebenarnya.
Jika suatu barang/jasa semakin langka maka pasar memberikan sinyal kenaikan harga. Sebaliknya jika kelangkaan suatu bidang/jasa makin berkurang, maka pasar memberikan sinyal penurunan harga Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah sejak lama memanfaatkan pasar untuk mengetahui kelangkon yang sebenarnya, sehingga mereka pun melakukan penyesunion.
Misalnya menjelang hari raya Lebaran atau Natal dan tahun baru, harga daging, terigu, dan sayur-mayur bergerak naik. Begitu juga pada hari liburan harga tarif transportasi bus umum antarkota bergerak naik.
Namun pada hari-hari biasa harga-harga tersebut bergerak ke arah normal kembali
Sayangnya selama ini ada beberapa komoditas yang sebenarnya sudah semakin langka, namun kelangkaan tersebut dicoba untuk ditutup-tutup Misalnya pemerintah menentukan harga-harga komoditas tertentu dengan sangat murah, seolah-olah komoditas-komoditas tersebut masih tersedia dengan sangat melimpah di Indonesia. Salah satu komoditas yang paling populer odalah BBM.
Harga BBM yang ditetapkan pemerintah selama ini boleh dikatokon murah seolah-olah persediaan bahan baku pembuat BBM di Indonesia masih sangat berlimpah. Sebaliknya ada komoditas yang sangat berlimpah dan kualitasnye juga tidak memadal, tetapi harganya ditetapkan relatif tinggi, seolah-olah komoditas tersebut relatif langka.
Komoditas yang dimaksud adalah faktor produksi tenaga kerja, yang Indonesia ditetapkan oleh pemerintah melalui penentuan uah minimum provinsi (UMP) Angka UMP ditetapkan berdasarkan rumus-rumusion dasar tertentu ditambah pertimbangan-pertimbangan faktor yang lain. Dengan kata lain, UMP tidak ditetapkan secara sembarangan.
Penetapan UMP adalah langkah kontrol harga (harga dasar atau floor price) oleh pemerintah dalam upaya melindungi sisi produsen atou pemasok.
Penetapan UMP di sektor ketenagakerjaan mempunyai tujuan yang sama dengan penetapan harga dasar gabah di sektor pertanian. Kedua kebijakan harga dasar tersebut bermaksud melindungi rakyat kecil yang bekerja sebagai buruh dan atau petani.
Dengan demikian tujuan penetapan UMP adalah sangat mulia, karena berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil yang bekerja sebagai buruh Namun bila tidak hati-hati, penetapan UMP yang serampangan justru akan membunuh masa depan rakyat kecil.
Disusun oleh:
Isma Maisarah
Sukma Ashary