Insiden di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang melibatkan banyak purnawirawan disangkan. Salah satu yang menyayangkannya adalah mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Jenderal (Purn) Agum Gumelar. Agum sendiri adalah Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI).
Seperti disiarkan kompas TV dan diberitakan Tribunnews, Agum menyayangkan aksi dari para purnawirawan di Taman Makam Pahlawan itu. Salah satu yang hadir di Taman Makam Pahlawan itu adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo.
Agum mengungkapkan kekecewaannya karena para purnawirawan itu terlihat memaksa masuk melakukan deklarasi di halaman Taman Makam Pahlawan Kalibata. Menurutnya, tidak seharusnya purnawirawan memaksa seperti itu. "Saya prihatin dan kesal melihat kejadian itu," kata Agum.
Agum juga menyayangkan ketika purnawirawan kejar-kejaran dengan mahasiswa. Selain itu, menyayangkan karena terlalu murah meneriakkan komando di tempat yang tak tepat. Apalagi, juga debat dengan petugas di lapangan. Secara khusus dia juga meminta jika Gatot ingin membangun gerakan moral, ya jangan menjadi suatu gerakan politik.
Diketahui, belum lama ini ada insiden di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para purnawirawan sejumlah 150 itu menggelar ziarah. Kegiatan itu berujung pada deklarasi mendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan menyinggung kebijakan pemerintah di Taman Makam Pahlawan itu.
Pada acara itu Gatot sempat berdebat dengan Dandim Jakarta Selatan Kolonel Inf Ucu Yustia. Pasalnya, kerumunan purnawirawan itu tak menggunakna protokol kesehatan. Padahal saat ini adalah masa pandemi. Akhirnya rombongan diperbolehkan masuk dengan maksimal 30 orang.
Masukan Penting
Saya menilai bahwa pernyataan Jenderal Agum Gumelar bisa menjadi masukan penting pada masyarakat. Apa yang diungkapkan mantan Menko Polkam itu menjelaskan bahwa purnawirawan juga perlu menghargai kinerja para petugas di lapangan.
Pernyataan Agum juga ingin menekankan bahwa gerakan moral yang diusung Gatot tidak untuk dijadikan gerakan politik. Deklarasi mendukung KAMi dan mempermasalahkan kebijakan pemerintah di Taman Makam Pahlawan pun saya pikir tidak tepat. Ada nuansa politik di daerah yang harusnya kita berdoa.
Kita kini dihadapkan dengan dua narasi berbeda dari para purnawirawan dalam menyikapi kejadian di Kalibata. Bagi saya pribadi hal itu tak mengapa. Sebab, demokrasi memang memberi ruang perbedaan pendapat. Justru ketika ada yang mengkritisi kejadian di Kalibata, bisa membuat kita memiliki cara pandang yang lain.
Saya pikir jika aksi KAMI dan Jenderal Gatot terus seperti ini, maka perdebatan tak akan selesai. Potensi itu akan terus terjadi selama gerakan KAMI ini memunculkan gesekan di lapangan dan ide. Kalau saya sendiri, sebagai orang awam tak perlu terlalu jauh terlibat dengan gesekan itu.