Dua sosok ternama di pemerintahan jadi sorotan. Keduanya bahkan "dihajar" di media sosial twitter. Dua sosok itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Keduanya disorot oleh dua kubu yang berbeda. Anies disorot oleh mereka yang pro pemerintahan Jokowi dan Nadiem disorot oleh mereka yang kontra pemerintahan Jokowi.
Tanda pagar (tagar) yang menyorot Anies bertuliskan #4niesPembohongBesar, sementara tagar untuk Nadiem adalah #MendikbudSalahUrus.
Tagar untuk Anies ada di posisi tiga trending topik Indonesia pada Rabu (8/7/2020) dinihari WIB. Di waktu yang sama, tagar untuk Nadiem ada di posisi puncak trending topik Indonesia.
Anies dihajar terkait kebijakan reklamasi yang dia teken. Padahal pada Pilkada 2017, salah satu jualan Anies adalah menolak reklamasi. Hal itu berlawanan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta waktu itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu Ahok jadi lawan Anies di pilkada.
Namun, kini setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies malah menyetujui reklamasi dalam proyek perluasan Ancol.
Sorotan tajam netizen di media sosial adalah soal cara Anies dalam membuat kebijakan. Ada salah satu akun yakni @YRa...to memberikan komentar menohok. "Pilkada jual agama, nangani wabah pakai agama, ngeles plin plan reklamasi pake agama".
Akun @ad...hil... memberikan potongan berita dari situs berita yang berjudul, "Anies Baswedan Diminta Berhenti Menggunakan Agama sebagai Tameng Reklamasi Ancol". Akun @bahuiwr.... Menuliskan, "Telah hilang Gubernur DKI yang biasanya konpers mulu. Kini mendadak entah di mana sejak kisruh PPDB DKI. Dicari oleh ribuan orangtua siswa karena tak pernah muncul.
Sorotan tajam Anies ini jelas akan membuat elektabilitasnya menurun tajam jika dia berkeinginan maju di kontestasi Pilkada DKI Jakarta selanjutnya atau Pilpres 2024. Sebab, dengan adanya kebijakan reklamasi ini, tingkat kepercayaan publik pada Anies menurun.
Belum lagi, soal penerimaan peserta didik baru. Anies benar-benar disorot tajam karena anak buahnya membuat kebijakan yang tak senapas dengan zonasi. Di Jakarta, zonasi tidak diukur dari jarak, tapi ditentukan oleh usia siswa.
Uniknya, ketika diserang dengan dua kebijakan itu, Anies sepertinya enggan memberi penjelasan. Khususnya soal PPDB, Anies seperti menghilang ketika orangtua murid mempertanyakan kebijakan tersebut.
Tentu saja, dalam konteks politik, mereka yang tak sejalan dengan Anies sejak mula menjadikan momen ini untuk terus mengkritisi Anies. Bahkan, bisa jadi mereka akan menggunakan kebijakan ini sebagai syarat menjegal Anies untuk kontestasi pilkada atau pilpres.