Cibinong Bogor 15.07.2019. Seperti nya perlawanan masyarakat leuwiliang dan pamijahan akan memulai babak baru, pasal nya kini mulai melebar keranah hukum, Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) bogor raya yang menjadi kuasa hukum masyarakat mulai melayangkan somasi terkait dana bagi hasil produksi dan dana CSR yang tak juga kunjung turun kemasyarakat, dalam hal ini ARUN akan mempertanyakan juga hasil dana tersebut selama mengendap diPemerintah daerah.
Masyarakat sekarang ini tidak bodoh, mereka sudah melek dan arus informasi yang berseliweran dimana dapat diakses oleh banyak orang, jadi sangat keliru jika pemerintah mengganggap Rakyat ini bodoh dan gampang dibodohi, terkait pengendapan dana masyarakat juga mempertanyakan bagaimana bunga bank nya karena nilai nya tak sedikit arti nya jika itu dana ngendep di bank pasti ada keuntungan nya, dan jika itu diinvestasikan kemana dan apa keuntungan buat masyarakat karena dana tersebut hak masyarakat.
Kemudian dari hasil pertemuan masyarakat dengan pemerintah daerah sebelum nya, aneh nya lagi pihak pemerintah mengatakan akan mengandeng pihak karang taruna untuk merealisasikan dana tersebut Namun hanya 40% dan 60% nya menjadi hak pemerintah daerah yang akan mengelola nya, jelas ini indikasi itikat buruk bahwa dana tersebut merupakan hak masyarakat atas keberadaan pihak perusahaan yang mengambil hasil dari potensi yang ada di lingkungan mereka, disinilah tampak Pemerintah daerah kabupaten bogor hendak mendominasi dan memonopoli hak rakyat di dua kecamatan itu.
Maka arun akan terus melakukan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya guna masyatakat bisa mendapatkan hak nya, bahkan pihak arun sudah berkordinasi dengan berbagai pihak, kami masih menunggu respon pemerintah, namun jika pemerintah masih diam maka dari pihak arun akan mengambil langkah sebagaimana mestinya.