Di tengah pandemi Covid-19 ini, kita sudah menyiapkan untuk menghadapi lebaran yang tidak biasa. Orang-orang mulai mengurungkan niat kembali ke kampung halaman. Alasan mereka sederhana, tidak ingin menjadi pembawa penyakit baru yang belum ditemukan obatnya ke kampung halaman. Dengan sukarela, mereka membatalkan tiket yang sudah terlanjur dibeli jauh-jauh hari.
Operator angkutan umum pun mengikuti anjuran pemerintah yang akhirnya melarang mudik dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Perusahaan otobus (PO) mengandangkan seluruh armadanya dan memulangkan seluruh krunya ke kampung halaman. PT. Kereta Api Indonesia membatalkan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh. Ferry penyebrangan berhenti beroperasi kecuali untuk angkutan logistik.
Ajaibnya, salah satu menteri kesayangan Pak Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya, mengeluarkan kebijakan pengoperasian kembali angkutan umum. Walau ditujukan untuk tenaga kesehatan, pejabat, dan pengusaha, pengoperasian dianggap tidak tepat karena berdekatan dengan hari raya Idul Fitri. Diperbolehkannya pengusaha untuk menggunakan transportasi umum, Menhub berdalih, dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi yang sudah kadung terpuruk.
Sejak awal, pemerintah memang dihadapi dengan dilema mana yang harus diprioritaskan, ekonomi atau sosial. Sayangnya, makin lama dilema itu hilang dan digantikan dengan permasalah kompleks sosial-ekonomi-kesehatan. Kritik-kritik bertebaran tapi sedikit yang didengar dan dilaksanakan. Padahal, beberapa hari yang lalu, presiden sempat mengakui bahwa pandemi ini menunjukan kelemahan negara.
Kembali ke masalah mudik. Dengan dibukanya angkutan umum kembali, perusahaan jasa transportasi mulai bersiap-siap. Transportasi udara menjadi yang duluan menyiapkan armada. Tercatat mulai malam ini, Citilink mulai melayani penerbangan domestik. Angkutan lain yang sudah berbenah untuk tidak mudik belum terlihat batang hidungnya.
Sampai artikel ini ditulis, PT KAI belum mengabarkan kereta apa saja yang kembali beroperasi. PO-PO pun sudah terlanjur memulangkan para kru ke rumahnya. Alhasil, perusahaan yang paling diuntungkan dari kebijakan baru ini hanyalah maskapai penerbangan.
Walau Menhub berjanji akan mengetatkan prosedur angkutan umum agar sesuai dengan prosedur kesehatan, prakteknya di lapangan nanti patut diragukan. Kebijakan wajib rapid test yang sepertinya akan memberatkan membuka kemungkinan oknum-oknum nakal untuk mengambil kesempatan melakukan praktik suap.
Kebijakan tersebut ditambah dengan izin ambigu untuk pengusaha perorangan yang tidak perlu surat izin dari instansi terkait, hanya perlu memberikan surat keterangan sehat. Pertanyaan menyeruak jika kebijakan angkutan umum ini diberlakukan untuk transportasi darat. Bagaimana kemenhub akan mengawasi pergerakan orang-orang?
Hal yang harusnya dilakukan jika tetap bersikukuh menjalankan kebijakan ini adalah dengan melakukan pengawasan ketat kepada para penumpang. Bukan hanya pada saat keberangkatan dan kedatangan, tapi juga saat mereka berkegiatan. Dengan itu, dapat dipastikan bahwa para pejabat dan pengusaha mematuhi protokol kesehatan dan kembali ke kota asal mereka tanpa meninggalkan jejak Covid-19.