"Awas, bakso daging babi!" atau "Awas, bakso daging tikus!". Begitulah kurang lebih headline berita di media massa mengenai maraknya bakso daging babi dan tikus.
Begitu berita sampai pada pecinta dan pedagang bakso, reaksi spontan yang keluar hanya cacian dan makian. Tanpa melampiaskan dalam sikap mawas diri. Buktinya sederhana, lihat saja di mana-mana masih banyak pecinta bakso dengan enjoy makan di warung bakso yang bahkan tidak mengantongi sertifikat halal. Pun dengan pedangang bakso yang masih nyaman menjual baksonya tanpa meyakinkan konsumen dengan mengurus sertifikat halal.
Inilah potret sederhana bahwa atensi terhadap produk bersertifikat halal masih rendah. Padahal sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, semestinya ihwal kehalalan produk wajib dinomorsatukan. Apalagi perkara ini merupakan bentuk konkret ketaatan menjalankan syariat Islam. Sehingga sudah seharusnya membangun industri halal menjadi prioritas utama bagi bangsa yang mayoritas muslim ini.
Dalam membangun industri halal kuncinya ada pada tekat, komitmen, dan strategi. Sasarannya adalah sektor yang menjadi urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah salah satu urat nadi perekonomian bangsa yang punya potensi besar untuk membangun peradaban industri halal di Indonesia.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa jumlah UMKM setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Bahkan sampai tahun 2017, jumlah UMKM telah mencapai 62.922.617 unit. Lebih spesifik lagi, menurut GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman), ada sekitar 1,6 juta pelaku industri makanan dan minuman berskala kecil dan menengah, tetapi hanya sekitar 10 persen saja yang sudah mengantongi sertifikat halal. Secara terang data ini menggambarkan betapa banyaknya UMKM di Indonesia, tetapi mayoritas belum mengantongi sertifikat halal.
Banyaknya UMKM yang belum mengantongi sertifikat halal adalah kelemahan yang sekaligus bisa dijadikan peluang untuk menggenjot industri halal Indonesia. Sebab, ketika pelaku UMKM berbondong-bondong hijrah mengajukan sertifikasi halal dan meningkatkan kualitas produknya, maka ini akan menjadi lompatan besar bagi industri halal di Indonesia.
Membangun UMKM Syariah
Untuk membangun konstruksi industri halal yang kokoh, penting merunut pada akarnya, yaitu "syariah". Untuk itu, UMKM harus secara kaffah menerapkan basis syariah, yang artinya penerapan prinsip-prinsip syariah harus menyentuh secara utuh pada tiap tahapan-tahapannya.
Pertama, tahap pembiayaan. Banyak UMKM yang sulit berkembang karena masalah permodalan. Skema pinjaman modal secara syariah dipandang lebih tepat bagi perkembangan UMKM.
Sebab model pembiayaan ini tidak mencekik para pelaku UMKM saat usahanya sedang tersendat atau mengalami masalah. Apalagi dengan iklim usaha yang fluktuatif, sistem bagi hasil akan membuat napas pelaku UMKM lebih panjang.