Kita tidak bisa menafikan dan meragukan kiprah pers nasional bagi pembangunan bangsa dan negara.
Diusianya yang ke 36 tahun ini merupakan sejarah panjang perjalanan peranan penting pers dalam proses pembangunan nasional di Indonesia.
Sering diasosiakan sebagai pilar ke empat demokrasi, menjadikan pers memiliki peran sentral dalam mengawal pelaksanaan demokrasi yang memberikan kebebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat.
Melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hal pengarusutamaan informasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat merupakan tantangan tersendiri yang harus di pertahankan oleh media dan insan pers di seluruh indonesia dalam melaksanakan tujuan mulianya untuk menyampaikan kepada khalayak apa pokok-pokok persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara.
Maraknya pemberitaan bohong atau hoax di media sosial yang dianggap seolah-olah bahwa informasi atau berita bohong itu adalah sebuah produk jurnalistik menjadi tantangan nyata yang ada dewasa ini bagi pers dalam menjaga ekosistem media nasional.
Ditengah peran nya sebagai pilar keempat demokrasi dalam pengarusutamaan informasi dan pemberitaan terkadang diciderai oleh adanya pemberitaan yang tidak mengedepankan prinsip-prinsi kode etik jurnalistik dan tidak berdasarkan data dan fakta.
Dan bahkan ada pemberitaan yang sengaja dibuat untuk tujuan pemerasan.
Hal ini terungkap dari adanya kasus laporan dan aduan pers di Indonesia, cukup sering terjadi dan melibatkan pihak-pihak tertentu.
Seperti misalnya terjadi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang melaporkan media Spektrum ke Dewan Pers atas pemberitaan yang dianggap tidak objektif dan penghakiman (trial by press) sehingga merugikan banyak pihak.
Pemberitaan itu sangat tidak berimbang dan telah menghakimi (trial by press) bahkan cenderung telah melakukan fitnah terhadap Gubernur Maluku Said Assagaff.