Kebijakan Pemerintah tentu tidak hanya bertujuan pemulihan ekonomi semata dengan melakukan pelonggaran secara masif. Tetapi juga harus diiringi dan diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi yang intensif. Masyarakat harus paham apa yang harus dilakukan untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini. Kita harus optimis.
Sejak pertama kali dicanangkan Presiden Jokowi bahwa kini saatnya kita memulai melakukan adaptasi menuju kehidupan "new normal"maka masyarakat menyambut dengan suka cita.
Banyak yang menganggap kata "new normal" tersebut sebagai gambaran situasi sudah kembali normal.
Paling tidak itu yang kita bisa tangkap dari fakta di lapangan yaitu adanya aktivitas masyarakat yang mulai menyukai keramaian dan kerumunan. Begitu pula protokol kesehatan yang sudah mulai diabaikan.
Pemerintah dengan jajarannya dibantu para tokoh masyarakat dan para pemuka agama, berupaya secara terus menerus memberikan edukasi kepada masyarakat.
Hal ini penting agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memahami tahapan demi tahapan untuk menuju kehidupan "new normal' yang dimaksud oleh Pak Jokowi.
Memang tidak mudah untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru ini. Walaupun sudah tiga bulan kita menghadapi PSBB dengan mentaati protokol kesehatan berstandar WHO, tetapi itu rupanya belum cukup.
Masyarakat belum sepenuhnya patuh dan paham protokol kesehatan sebagai prasyarat untuk program transisi jika dilakukan Pelonggaran PSBB di beberapa daerah.
Kekhawatiran kembali terjadinya lonjakan paparan gelombang kedua sudah di depan mata. Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar paparan gelombang kedua tidak terjadi.
Epidemiolog UI dr. Pandu Riono berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan pengamatan penyakit, mulai dari tes covid-19 massal, penelusuran kontak, hingga isolasi pasien positif.