Ko Rumit Amat Sih
Sekilas nampaknya begitu, tetapi memang begitulah kerja di lembaga penyelenggara pemilu bernama Komisi Pemilihan Umum. Saya sendiri, berada di lembaga tersebut selama dua periode, 2008-2018.
Sepuluh tahun waktu didedikasikan sebagai komisioner, memulainya dengan adaptasi pemahaman aturan, ritme kerja, interaksi dengan banyak stakeholder sehingga memperoleh pola kerja yang menurut ukuran saya ideal. Subjektif mungkin iyah, tapi apa yang sudah saya lewati ga lepas dari spirit aturan yang jadi pakem dalam bekerja.
Sedikit saya bercerita, saya satu-satunya perempuan diantara lima komisioner. Awalnya proses adaptasi itu lumayan terasa berat, harus memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan kepemiluan mulai dari konstitusi UUD 1945, Undang-undang, PKPU, SK KPU, SE KPU termasuk produk hukum yang ditetapkan oleh Bawaslu sesuai tingkatan, DKPP dan produk hukum dari instansi pemerintah lainnya..
Ilmu yang benar-benar baru buat saya, bayangkan ga punya latar belakang sebagai Sarjana Hukum; Mengingat tuntutan tugas, suka tidak suka harus melek aturan. Satu diantara sekian asas penyelenggara pemilu yaitu kepastian hukum. Pilihannya cuma satu yaitu membaca.
Jika ngga paham, jangan sungkan untuk bertanya ke kolega yang lebih paham. Rumusnya itu sih. Supaya merasa ga kleyengan dari seabreg pasal yang harus dipahami. Bukan dihapal loh, dipahami.
Literasi aturan itu sangat penting, mengingat setiap langkah kerja penyelenggara diatur dan diikat dengan aturan. Stakeholder KPU itu beragam, jika kita ga paham aturan pasti akan mengalami kesulitan menjawab banyak pertanyaan baik di forum resmi maupun yang sifatnya informal.
Secara perlahan namun pasti, dalam sepuluh tahun pengabdian di KPU sedikit banyak otak terisi dengan file-file atau bahkan folder segala regulasi. Jadi komisioner nggga boleh kudet, setiap saat regulasi memungkinkan untuk berubah.
Sebenarnya kita ga ribet juga, karena tinggal melaksanakan aturan. Cuma jika ga paham, yah percuma juga. Kata kuncinya sisihkan waktu untuk membaca berbagai produk hukum itu sebuah keharusan.
literasi kepemiluan itu ga cukup hanya diperoleh lewat produk hukum, kita pun harus termotivasi untuk membaca berbagai hasil survey, riset, kajian dalam dan luar negri yang berkaitan dengan isu demokrasi dan kepemiluan.
Sesekali jika waktu memungkinkan, hadirlah di forum-forum seminar yang mengupas tema demokrasi dan kepemiluan. Itu sangat berguna sekali dalam menambah perspektif dan khasanah pengetahuan kita.