Pernyataan politisi Partai Gerindra, sekaligus Ketua DPC Jakarta Timur, Ali Lubis, yang meminta gubernur DKI Jakarta mundur, terlihat seperti trompet nyasar saja akhirnya. Pernyataannya hanya dipandang sebagai curahan hati pribadi semata oleh petinggi partainya di mana ia bernaung.
Padahal ia mengatakan hal itu sudah tentu didasarkan pada kegelisahan hati nuraninya melihat cara kerja gubernur Jakarta ini. Terutama menyangkut penanganan covid 19 yang tiba-tiba gubernur Jakarta ini meminta penanganan covid diserahkan kepada pemerintah pusat.
Sebagai warga Jakarta, sekaligus petinggi partai di wilayahnya, Ali Lubis barangkali membandingkan dengan semangat juang para gubernur di daerah lainnya yang begitu kompak, dan solid bersama rakyatnya mengibarkan semangat untuk mencegah dan meminimalisir wabah di daerahnya masing-masing.
Padahal dari segi letak geografis, wilayah lain di luar Jakarta itu luas sekali, bukan main bikin ngos-ngosan. Belum lagi ketersediaan anggaran yang barangkali terbatas, serta akses transportasi antarlokasi yang sulit dicapai hitungan menit di daerah tersebut.
Sementara di Jakarta, tinggal naik motor sudah bisa ke mana-mana. Kecuali ke kepulauan seribu, perlu dayung ke sana.
Selain itu Ali Lubis juga, barangkali tidak sendiri, sudah pasti anggota partai maupun simpatisan di wilayahnya mengharapkan agar jabatan gubernur sebagai amanah rakyat yang diembannya, wajib dipikul sekuat daya. Malah jika perlu sampai tetes keringatnya kering, di dalam merealisasikan segala program kampanye dulu, sekaligus menghadapi bencana alam, dan wabah penyakit sekarang ini.
Jabatan gubernur sebagaimana dipahami memang memiliki wewenang, dan tanggungjawab terhadap semua yang terjadi di daerahnya. Apapun itu, baik suka maupun duka. Sebab rakyat Jakarta sudah sangat percaya padanya.
Karenanya menyangkut wabah ini, semua wilayah juga mengalami nasib yang sama, bagaimana jadinya bila gubernur seluruh Indonesia meniru jurus yang sama seperti gubernur Jakarta ini menyerahkan semua urusan covid ke pusat?
Kalau diibaratkan perang melawan musuh, musuh baru setengah jalan menuju batas front, sang pejuang sudah lari terbirit-birit, padahal pasokan amunisi begitu banyak stocknya. Barangkali hal semacam itu yang dirasakan oleh petinggi partai Gerindra di wilayah Jakarta Timur ini.
Lalu relasinya dengan peta politik segala macam, pernyataan Ali Lubis ini setidaknya dapat dibaca sebagai keinginan agar politisi di Kebon Sirih itu, terutama Partai Gerindra, dan PKS segera menyikapinya di parlemennya itu. Entah meminta klarifikasi pernyataan gubernur terkait penanganan covid di Jakarta, maupun persoalan lainnya, seperti dana adu balap mobil listrik (formula 1), dan lainnya.
Apalagi gubernur Jakarta Anies Baswedan ini bukan anak kandung partai, ia cuma anak pungut semata yang didorong-dorong ormas untuk maju jadi gubernur. Jadi peluang bagi PKS sebetulnya untuk bisa menempatkan wakil gubernurnya mendampingi gubernur dari partai Gerindra yang sekarang. Riza gubernurnya, wakilnya dari PKS, klop. Sementara Anies Baswedan disiapkan untuk jadi calon presiden. Calon saja dulu, soal dipilih rakyat Indonesia belakangan.