Itu berarti sama artinya dengan membangunkan singa yang tengah asyik tidur di dalam kandang. Menggoyang status kewarganegaraan apa lagi berupaya mencabutnya perlu telaah hukum yang komprehensif.
Menggoyang status kewarganegaraan Habib Rizieq Shihab, yang kini mengasingkan diri di Arab Saudi memang menarik. Dari sisi konstitusi bila dikaji dapat dipastikan bahwa di kalangan ahli hukum punya pandangan berbeda. Bisa jadi diperdebatkan dengan tajam. Apakah ia masih pantas sebagai WNI atau kehilangan dengan alasan lain.
Tetapi itu kini tidak penting lagi, yang penting ke depan dia tidak mengeluarkan suara minor. Saat Pilpres, April 2019, berlangsung Habib berada pada posisi berseberangan dengan pemerintah.
Toh, suaranya tak lagi menyeramkan seperti dulu. Segala pernyataannya yang disampaikan melalui rekaman di hadapan banyak orang terasa bagai sayur kurang garam. Tidak lagi mengaum menyeramkan seperti di hutan belantara. Mengapa?
Ya, dia disana tak lagi bersuara nyaring karena pelantangnya rusak. Suaranya tak kuat lagi menembus udara kencang di tengah hamparan luas padang pasir.
Masih terasa aktual, tiga pekan lalu, sebuah petisi online meminta status WNI Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dicabut muncul di salah satu situs. Petisi online berjudul 'Cabut Status WNI Rizieq Shihab' sudah ditandatangani oleh 72.710 partisipan yang telah menandatangani petisi tersebut.
Petisi itu dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan 7inta Putih. Ada sejumlah alasan mengapa si pembuat petisi meminta status WNI Habib Rizieq dicabut.
Rizieq dinilai menjadi salah satu dalang di balik strategi people power yang sempat dikumandangkan oleh pendukung Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga.
Ajakan people power tersebut memancing para pengikutnya untuk ikut turun ke jalan guna melancarkan aksi unjuk rasa. Unjuk rasa itu sendiri dinilai untuk menggulingkan pemerintah.
Nah, dengan alasan itulah mengapa 7inta putih membuat petisi meminta status kewarganegaraan pentolan FPI tersebut dicabut?