Saat ini kondisi daya saing di Indonesia masih lemah jika dibandingkan dengan negara lainnya termasuk ASEAN. Daya saing yang lemah membuat ekonomi di Indonesia juga mengalami pelemahan. Daya saing yang rendah diakibatkan masih banyak kemiskinan di Indonesia, sistem birokrasi yang berantakan. Dalam meningkatkan daya saing hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem birokrasi, menurunkan pengangguran di Indonesia.
Kondisi ini bisa dilakukan dengan menjalankan kebijakan pemerintah yaitu Omnimbus Law RUU Cipta Kerja. Sisi Positif dari RUU Cipta Kerja yakni menjadi cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi yang berbelit dan saling tumpang tindih. Selain itu, penyederhanaan regulasi melalui skema Onimbus Law diharapkan dapat mengatasi banyaknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang mengakibatkan investor di Indonesia menjadi tidak nyaman dan tidak yakin untuk menanamkan modalnya di Indoneisa, sehingga pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya perputaran perekonomian di dalam Negeri.
Perkembangan zaman juga mendorong dirumuskannya RUU Cipta Kerja karena saat ini Indonesia memasuki era milenial, dimana kemajuan era tersebut menempatkan posisi teknologi hampir berada di atas posisi manusia. Kemudahan berbasis online menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi, namun posisi Indonesia saat ini masih mengutamakan sistem manual dengan sebagian besar masih berbasis offline, sehingga hambatan sistem investasi tersebut menjadi nilai negatif untuk investor untuk menanam modal di Indonesia.
Jangan menganggap orang lain yang melakukan investasi dan rakyat Indonesia hanya mampu menjadi asisten rumah tangga di negara lain, dimana kebijakan. Omnibus law RUU Cipta Kerja ini akan menjadi tuntutan positif bagi pekerja kita untuk memiliki daya saing sehingga membuat rakyat Indonesia merasa tinggal di rumahnya sendiri, bukan seperti tinggal di negara lain.