Lihat ke Halaman Asli

H.D. Silalahi

orang Tigarihit

Leg Kedua Pemerintahan Jokowi, Deja Vu Sindrom 2 Periode SBY

Diperbarui: 30 Oktober 2020   03:03

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

SBY & Jokowi (sumber : Kompas.com)

Bulan ini, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2020, Pemerintahan Presiden Joko Widodo genap berusia 1 tahun. Kendatipun tidak ada aturan tertulis, sepertinya sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia melakukan evaluasi performa seorang pemimpin Negara maupun kewilayahan seperti Presiden, Gubernur dan Bupati. 

Tidak ada bedanya dengan tradisi mengevaluasi pencapaian seorang Presiden dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

Ada asumsi menarik yang dapat ditarik untuk menilai pencapaian Jokowi di periode ke-2 ini. Melihat pencapaian dan kinerja Jokowi saat ini, rasa-rasanya seperti melakukan napak tilas perjalanan Pemerintahan Presiden SBY di periode ke-2. 

SBY dan Jokowi yang merupakan Presiden produk hasil pemilihan langsung ini, menjejakkan kaki di periode ke-2 Kepresidennya dengan kemenangan yang meyakinkan. 

SBY dengan perolehan suara di angka 60 persen dan Jokowi di angka 55 persen. Boleh dibilang kedua Presiden ini dianugrahi legitimasi yang meyakinkan dari masyarakat Indonesia.

Bukan hanya itu, di periode keduanya, SBY dan Jokowi mampu menggalang dukungan mayoritas di parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Artinya dengan modal yang sedemikian besar, menjadi hal yang wajar apabila masyarakat mengharapkan kedua Presiden ini mampu melakukan langkah-langkah besar untuk mewujudkan visi dan janjinya kepada masyarakat Indonesia.

Kendatipun para politikus dan pengamat politik sering memposisikan SBY dan Jokowi sebagai pihak yang berseberangan, tetapi tidak dapat dipungkiri, seringkali manuver politik, pilihan kebijakan dan performa pemerintahan kedua Presiden sangat mirip. 

Entah disengaja atau tidak, kemiripan ini, dipandang dari perspektif pembangunan nasional jangka panjang merupakan satu hal yang positif, membuktikan bahwa meskipun rezim berganti, eksekusi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) yang sudah ditetapkan untuk 25 tahun kedepan tetap berkesinambungan.

Dalam periode pertama pemerintahannya, SBY dan Jokowi cukup beruntung dianugrahi sosok seorang Jusuf Kalla sebagai wakil Presiden. 

Dengan latar belakang sebagai politikus yang disegani di Partai Golkar, ditambah lagi modal pengalaman di birokrasi kala menjabat sebagai Menteri di era Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, membuat Jusuf Kalla tampil percaya diri sebagai Wakil Presiden. 

Saat dibutuhkan, Jusuf Kalla mampu berperan sebagai problem solver dan menambal kekurangan Presiden SBY dan Jokowi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline