Konflik di Papua katanya diawali ricuh rasisme yang terjadi di Surabaya. Namun sejatinya sebelum itu sudah ada konflik bersenjata antara OPM dan TNI yang menyebabkan penduduk Nduga mengungsi. Bahkan 182 pengungsi meninggal dunia karena kelaparan, cuaca dingin dan penyakit.
Itu artinya konflik Papua bukan seperti yang kebanyakan kita bayangkan. Banyak dimensi yang bisa kita lihat. Jauh sebelumnya Papua memang telah bergejolak. Maklum, sebagai daerah penghasil sumber daya alam namun kata sejahtera dan makmur dari mereka. Semua konflik selalu memiliki motif ekonomi. Termasuk berpisahnya Timor Leste dari Indonesia.
Karenanya Presiden Jokowi dapat mengambil langkah cepat dan tepat. Memulihkan keamanan, pendekatan kultural, dan ekonomi. Pertama presiden harus memastikan prajurit yang di lapangan paham dengan adat istiadat setempat. Saya anggap hal ini sudah dilakukan TNI/Polri. Ini penting dilakukan karena konflik identitas begitu jelas.
Demi identitas biasanya manusia rela melakukan apapun. Tidak peduli terkadang demi itu kita menindas identitas orang lain. Penindakan secara tegas itu penting namun lebih penting lagi dengan pendekatan kultural. Para pemimpin suku harus diajak duduk, diberi pemahaman. Melalui mereka pemerintah dapat menyampaikan pesan. Kedamaian menjadi pesan penting.
Melalui pendekatan kultural, diharapkan tokoh-tokoh dapat mengambil mufakat. Melalui pendekatan kultural semua dapat dibicarakan dengan hati bersih. Sulit, sudah pasti namun tidak mustahil. Pendekatan militeristik sedapat mungkin dihindari. Selain beresiko korban jiwa, akan memunculkan dendam-dendam baru.
Secara ekonomi konflik di Papua sangat memengaruhi ekonomi kita. Pendekatan ekonomi mesti dilakukan. Pemerintah pusat harus memastikan rakyat Papua memiliki kemampuan dan kesempatan kerja. Tidak cukup hanya infrastruktur yang hanya menyenangkan pengusaha bermodal besar. Rakyat harus diberikan pekerjaan yang layak. Harga barang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.
Orang-orang yang memiliki rutinitas kerja cenderung akan menyibukkan diri dengan kerjanya. Tidak akan muncul sikap perlawanan yang kontraproduktif. Pemerintah pusat harus melaksanakan program-program yang mensejahterakan rakyat Papua. Program ekonomi yang berpihak pada rakyat jangan sebatas wacana. Harus diimplementasikan. Jangan sekedar 'jualan' politik semata.
Sudah terlalu lama rakyat Papua hanya dijadikan penonton dari eksploitasi sumber daya alam mereka. Para pendatang malah menikmati sementara mereka hanya mendapat cerita dan dongeng tentang sejahtera dan makmur. Ketiga hal di atas merupakan solusi yang bisa dijalankan, semoga saja Papua kembali damai.