Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar kongres kelima di Bali 8-11 Agustus 2019. Di antara beberapa agenda kongres yang menarik kita cermati ialah siapa yang akan menjadi Ketua Umum partai penguasa itu. Meski semua pengamat politik akan bersepakat Megawati belum akan mundur, semua sepakat kongres hanya formalitas.
Kongres yang rencananya akan dibuka Jokowi itu dinilai tak lebih sebagai temu kangen. Keputusan sudah dibuat sebelum kongres selesai, termasuk kepemimpinan parpol tersebut. Padahal tradisi itu sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Apalagi partai itu mengklaim diri sebagai partai yang demokratis.
Apa hendak dikata, teori dan praktik bagai siang dan malam. Tradisi berdemokrasi di partai politik belum sepenuhnya dijalankan. PDIP salah satu partai yang suksesi kepemimpinannya jalan di tempat. Megawati terlalu lama memimpin partai ini, sepertinya ia bakal menjadi ketua umum sampai mangkat atau sampai ia bosan.
PDIP sebenarnya memiliki banyak pilihan. Banyak kadernya yang pasti mampu membesarkan partai tersebut bahkan dapat lebih jaya. Salah satu kader terbaiknya Jokowi misalnya.
Dua periode memimpin Solo dilanjutkan Jakarta dan sekarang menuju dua periode presiden. Kemampuan Jokowi harusnya tak perlu diragukan. Kalaupun diragukan berarti PDIP telah salah mengajukan nama Jokowi sebagai capres.
Hasil pilpres 2019 menunjukkan Jokowi lebih baik dari Megawati. Prestasi Jokowi belum mampu diraih kader PDIP lainnya termasuk oleh Megawati. Jokowi mampu mempersatukan beberapa parpol yang sebelumnya tidak pernah sepaham dengan PDIP.
Ini momen yang tepat bagi PDIP untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Jangan menunggu Jokowi purna bakti di kepresidenan. PDIP harus mampu melihat masa depan dirinya sendiri. Harus menjadi teladan bagi parpol yang masih bergantung pada seorang sosok.
PDIP harus bebas dari sosok Megawati. Menjadi partai mandiri yang tidak selalu 'nyusu' pada Megawati. Jokowi harus menjadi awal lembaran baru bagi PDIP. Jangan mencontoh Gerindra, Demokrat, PKB, dan Nasdem. Tradisi buruk parpol yang hidup di era demokrasi.
Sebagai partai penguasa dengan suara terbanyak, PDIP harus berterima kasih pada Jokowi. Tokoh ini telah mengharumkan nama PDIP, memberi dampak signifikan terhadap kesuksesan PDIP selama ini. Apakah itu belum cukup bagi PDIP untuk memberikan kursi ketua umum bagi Jokowi.
Terlalu pengecutkah PDIP? apakah Megawati otoriter sehingga kursi ketua umum hanya untuk dirinya dan anaknya? Aneh rasanya partai besar tanpa dinamika kecuali; pemimpinnya otoriter atau pengikutnya bodoh. Kemungkinan itu akan terbantahkan apabila terjadi proses suksesi fair dalam kongres Bali.