Pengelolaan BMN Semakin Transparan, Kanwil Ditjenpas Jateng Hadiri Exit Meeting BPK RI

 Semarang -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah menghadiri exit meeting pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jumat (8/8).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut dihadiri secara langsung oleh jajaran terkait, sementara satuan kerja lainnya mengikuti secara virtual. Ina Purnaningati Saputro, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jateng, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Dalam kesempatan ini, Ina Purnaningati Saputro menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan tim BPK RI. "Kunjungan pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola BMN. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK agar pengelolaan aset negara semakin akuntabel dan transparan," ujarnya.

Pengelolaan BMN Semakin Transparan, Kanwil Ditjenpas Jateng Hadiri Exit Meeting BPK RI

Dicky Agus Permana dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengapresiasi kerja sama yang sangat suportif dari seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. "Berdasarkan hasil tinjauan selama lima hari di beberapa satuan kerja, kami mengharapkan segera mendapat perkembangan tindak lanjut dari permasalahan yang terdapat di lapangan," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kepatuhan dan transparansi pengelolaan BMN. "Kami berharap seluruh satuan kerja dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN," tutupnya.

Pengelolaan BMN Semakin Transparan, Kanwil Ditjenpas Jateng Hadiri Exit Meeting BPK RI

Kegiatan exit meeting ini menjadi momentum penting bagi seluruh satuan kerja untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara. Dengan kerja sama yang solid dan tindak lanjut yang cepat, pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Tengah diharapkan semakin profesional dan terbuka.