Diskusi Dosen Informatika UNMA: Pemerintah Daerah harus siapkan sistem IoT untuk intervensi MBG

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menandai sebuah era baru dalam komitmen negara untuk memerangi masalah gizi. Ini bukan sekadar perubahan administratif; ini adalah deklarasi bahwa setiap anak Indonesia berhak atas awal kehidupan yang terbaik. Namun, komitmen besar ini menuntut sebuah terobosan fundamental: bagaimana kita mengubah data gizi dari sekadar angka laporan menjadi kompas penunjuk arah kebijakan yang presisi dan real-time.

Selama ini, kita berhadapan dengan tantangan klasik. Data status gizi anak seringkali datang terlambat, dikumpulkan secara manual, dan terfragmentasi. Akibatnya, intervensi yang kita lakukan, meskipun berniat baik, seringkali bersifat reaktif dan kurang tepat sasaran. Kita seolah memetakan wilayah dengan peta yang sudah usang, membuat alokasi sumber daya menjadi kurang efisien.

Untuk menjawab tantangan ini, beberapa Dosen Informatika UNMA berinisiatif untuk merancang sebuah "Roadmap Implementasi Sistem Pemetaan Gizi Presisi Real-Time". Visi utamanya adalah mengubah data mentah berat dan tinggi badan menjadi alat kebijakan strategis yang dapat ditindaklanjuti untuk mempercepat penurunan angka stunting dan masalah gizi lainnya di Indonesia.

Bayangkan sebuah ekosistem digital yang bekerja senyap di ribuan sekolah di seluruh negeri. Di sudut Unit Kesehatan Sekolah (UKS), bukan lagi meteran pita dan timbangan manual yang digunakan, melainkan sepasang alat ukur cerdas: stadiometer (alat ukur tinggi badan) dan timbangan digital berbasis Internet of Things (IoT). Alat ukur tinggi badan ini, misalnya, tidak lagi memerlukan kontak fisik yang rumit. Dengan sensor ultrasonik yang dipasang di dinding, tinggi badan anak dapat diukur secara akurat dan instan. Untuk menjamin presisi, alat ini bahkan dilengkapi sensor suhu untuk mengkompensasi perubahan kecepatan suara di udara sebuah detail teknis yang krusial untuk validasi data.

Data pengukuran tersebut, bersama dengan data dari timbangan digital, secara otomatis dikirimkan via Bluetooth ke sebuah aplikasi sederhana di gawai milik guru atau petugas kesehatan. Petugas hanya perlu memvalidasi nama siswa, dan dengan satu klik, data terkirim ke server Pemerintah Daerah. Untuk daerah dengan konektivitas internet terbatas, aplikasi ini dirancang untuk bekerja dalam mode offline, menyimpan data sementara dan mengunggahnya secara otomatis saat sinyal tersedia.

Data yang masuk ini tidak berhenti sebagai angka mentah. Di backend server kami, sebuah mesin pengolah data bekerja 24 jam dan 7 hari. Proses ini secara otomatis membersihkan data, menghitung indeks antropometri (Z-score) berdasarkan standar WHO/Kemenkes, dan langsung mengklasifikasikan status gizi setiap anak: stunting, gizi kurang, normal, atau obesitas.

Inilah hasil akhir yang akan merevolusi cara pemerintah mengambil keputusan. Seluruh data yang telah diolah akan divisualisasikan dalam sebuah dasbor interaktif. Para pemangku kepentingan di tingkat nasional hingga daerah tidak lagi akan melihat tumpukan tabel, melainkan sebuah peta Indonesia yang hidup.

Wilayah dengan prevalensi masalah gizi tinggi akan menyala dengan warna merah, sementara wilayah yang aman berwarna hijau. Seorang kepala dinas kesehatan di tingkat kabupaten dapat dengan mudah melakukan drill-down: mengklik petanya untuk melihat data per kecamatan, lalu per sekolah, hingga akhirnya mendapatkan daftar nama siswa yang memerlukan intervensi segera. Sistem ini memungkinkan kita beralih dari kebijakan "pukul rata" ke intervensi berbasis data yang tajam. Sumber daya baik itu berupa makanan tambahan, suplemen, maupun tenaga kesehatan dapat dialokasikan ke "zona merah" yang paling membutuhkan. Keberhasilan program pun dapat dipantau dari waktu ke waktu melalui grafik tren yang tersaji di dasbor, menciptakan siklus akuntabilitas yang transparan.