Sebuah proyek ambisius yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tanah Laut, yakni pembangunan jalan baru menuju Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari senilai Rp 5 Miliar pada tahun 2022, kini menjadi sorotan tajam akibat kerusakan yang terjadi dalam waktu kurang dari dua tahun. Jalan yang awalnya diharapkan dapat mempermudah akses ke rumah sakit dan meningkatkan konektivitas kini tampak seperti lanskap lunar, dengan lubang dan retakan yang mengancam keselamatan pengendara, terutama mereka yang menggunakan sepeda motor.
Kritik yang paling tajam terfokus pada dugaan pembebasan lahan dengan biaya yang mencapai hampir Rp 2 Miliar untuk 50 meter jalan. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya sekitar Rp 500.000. Pertanyaan serius pun muncul terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, dengan banyak pihak yang mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengelolaan dana tersebut.
Warga setempat, merasa kecewa dan menyayangkan bahwa uang rakyat diinvestasikan dalam proyek infrastruktur tanpa memberikan hasil yang memuaskan. Pengendara, terutama pada malam hari, merasa terancam dengan kondisi jalan yang semakin memprihatinkan. Masyarakat pun menilai bahwa proyek ini seolah-olah tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan aksesibilitas ke rumah sakit.
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Hingga saat ini, pihak Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan dan kritik yang muncul. Masyarakat dan pihak terkait mendesak dilakukannya audit independen untuk mengungkap penyebab kerusakan jalan yang begitu cepat terjadi. Selain itu, audit juga diharapkan dapat memastikan transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama terkait pembebasan lahan yang mencurigakan dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Kondisi ini menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi yang ketat dalam setiap proyek infrastruktur, guna mencegah pemborosan dana publik dan menjamin bahwa tujuan proyek benar-benar tercapai. Pemerintah daerah diharapkan dapat merespons dengan serius atas permasalahan ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik secara efisien dan efektif.