Perjanjian perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan pada 27 April 2018 adalah momen yang sangat bersejarah untuk Korea Selatan dan Korea Utara setelah 65 tahun menjalani perang sipil.
Ini juga memberikan harapan baru untuk kestabilan keamanan di semenanjung Korea. Proses perdamaian ini merupakan upaya yang panjang dan sangat diinginkan oleh Korea Selatan dan Jepang. Peluncuran 20 rudal balistik Korea Utara melintasi wilayah perairan Jepang yang disertai dengan pengujian bom hidrogen memicu ketegangan di semenangjung Jepang dan Korea.
Ini memberi tekanan yang luar biasa bagi Jepang untuk menyelesaikannya melalui jalur militer atau melibatkan AS ke meja perundingan agar Korea Utara menghentikan uji coba nuklirnya.
Pendekatan cara militer merupakan pilihan terakhir bagi Jepang, bukan hanya karena itu sangat mahal, akan tetapi untuk bisa melakukan langkah tersebut, mereka terlebih dahulu haru merevisi klausa damai di artikel 9, Konstitusi mereka, yang melarang jepang untuk melakukan segala jenis agresi militer, atau tindakan yang dapat memicu perang.
Akan tetapi merevisi Artikel 9 ini tidaklah mudah, mereka harus melewati proses yang lama, belum lagi tekanan protes dari warga negaranya sendiri. Belum lagi, ini akan membuat khawatir negara tetangga Jepang termasuk Tiongkok dan Korea Selatan yang notabene pernah terlibat perang dengan Jepang.
Hal ini akan merubah pola ekonomi-politik di negara-negara semenangjung asia Pasifik. Sementara, Jepang juga tidak memiliki banyak pilihan. Melalui negosiasi yang intensif dengan AS, Jepang akhirnya mampu meyakinkan pemerintahan Donald Trump agar memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk Jepang memperkuat kekuatan militer mereka.
Melalui kicauan twitternya, Trump memberikan kesempatan baik untuk Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka dengan membeli peralatan militer canggih dari AS.
Akan tetapi, langkah ini hanya akan meningkatkan ketegangan di wilayah Korea dan Jepang. Karena itu, harus ada solusi alternatif untuk masing-masing negara.
Tersudutnya Korea Utara
Sementara itu, pemerintah Korea Utara sendiri belum siap untuk berperang. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan peralatan militer mereka.