Dibatalkannya revisi Undang-undang Pemilu oleh DPR membuat polemik di antara partai politik dan politisinya semakin melebar.
Persoalan yang sebenarnya bicara soal substansi pemilu, ternyata membawa saling tuding, ada kepentingan untuk mengusung tokoh tertentu untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Paling tida ada 3 nama yang disebut; Gubernu DKI Jakarta, Anies Baswedan, Walikota Solo terpilih, Gibran Rakabuming dan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menarik, melihat pemetaaan ketiga tokoh ini dalam kegaduhan yang terjadi. Kita mulai dari Gibran.
Partai Demokrat nampak paling vokal melihat ada udang dibalik batu saat revisi UU Pemilu dibatalkan.
Demokrat menuding kebijakan yang didukung oleh pemerintah ini untuk menyiapkan Gibran untuk menjadi calon Gubernur DKI 2024 nanti, agar dapat mengganjal Anies Baswedan.
Logika yang dipakai seperti ini. Gibran masih akan menunaikan tugasnya sebagai Walikota Solo selama 3 tahun , setelah itu akan dikatrol bertarung di Pilkada DKI 2024.
Ketika diminta pendapatnya secara pribadi, Gibran nampak santai dan bicara bahwa mana mungkin bicara DKI 2024, padahal dirinya sendiri belum resmi dilantik sebagai Walikota Solo.
Lalu, apakah ini berarti Demokrat tidak punya kepentingan? Tentu saja ada, Gerindra sendiri menyatakan bahwa di balik tudingan Demokrat, ada juga kecurigaan bahwa sebaliknya Demokrat sedang berencana menyiapkan atau menjagokan ketua umumnya, AHY untuk maju di Pilkada DKI 2022.
BACA JUGA :