Bila Anies Tamat, Siapa Ambil Manfaat?
Oleh: Andre Vincent Wenas
Ini pertanyaan spekulatif tentu saja.
Kalau Anies tamat sebelum 2022, tentu Ahmad Riza Patria (Gerindra) yang naik menggantikannya lantaran ia Wakil Gubernur saat ini.
Kalau Anies menamatkan masa jabatannya sesuai konstitusi di tahun 2022, maka ia otomatis akan vakum selama dua tahun. Karena UU Pemilu meniadakan Pilkada di tahun 2022. Semua Pilkada setelah 2020 ini akan diselenggarakan secara serentak lagi nanti di tahun 2024.
Anies mesti menunggu sampai 2024, kalau masih mau posisi Gubernur DKI Jakarta atau kalau mau langsung ikut kontestasi Pilpres. Tahun 2024 adalah Pemilu Serentak (Pilpres, Pilkada dan Pileg).
Jadi untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah, akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) oleh Kemendagri. Di sinilah Mendagri Tito Karnavian akan sangat menentukan peta perpolitikan yang bagaimana pun juga bakal mempengaruhi konstelasi Pilpres 2024 nanti.
Kembali ke konstelasi Jakarta. Menjawab pertanyaan spekulatif tadi, maka kalau Anies tamat masa jabatannya dengan lebih cepat (sebelum tahun 2022) maka jelas Partai Gerindra-lah yang dapat manfaat politiknya.
Sedangkan partai-partai lain tidak dapat apa-apa. Padahal, di parlemen Jakarta (ada 106 kursi) saat ini penguasanya adalah PDIP dengan 25 kursi. Maka Ketua DPRD DKI Jakarta pun dari PDIP, Prasetyo Edi. Baru disusul Gerindra dengan 19 kursi, lalu PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi, PAN 9 kurasi, PSI 8 kursi, Nasdem 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 5 kursi, dan PPP 1 kursi.
Kalau Anies tamat sebelum masa jabatannya berakhir nampaknya secara hitungan matematika politik hanya Gerindra yang dapat manfaat. Tapi kalau ia terus menjabat sampai 2022 nampaknya tak ada parpol di parlemen Jakarta yang protes, selain PSI tentu saja.
Mengapa bisa begitu? Nah ini yang menarik untuk ditelaah.