PSI Surabaya Kawal RUU Perampasan Aset Lewat Dialog Interaktif

Surabaya, Kantor DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya ramai oleh peserta dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan akademisi yang mengikuti dialog interaktif bertema "Jalan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat", membahas urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset (27/9).

Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Josiah Michael, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah mengukur antusiasme publik terhadap desakan agar RUU tersebut segera disahkan. "Masyarakat ingin keadilan ditegakkan. RUU ini adalah langkah konkret memberantas korupsi," ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Rusdianto Sesung, menyampaikan bahwa draf RUU versi terakhir sudah ideal. Ia menepis kekhawatiran sebagian pihak yang menilai aturan ini bisa disalahgunakan. "Subjek hukumnya jelas---tersangka yang melarikan diri, meninggal, atau asetnya belum dirampas. Selama tidak melakukan kejahatan, publik tak perlu

Ketua DPD PSI Surabaya, Shobikin, menambahkan bahwa partainya berkomitmen mengawal proses legislasi hingga pengesahan. "Tak ada regulasi yang sempurna, tapi RUU ini harus segera disahkan agar memberi efek jera bagi koruptor," katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PSI Jawa Timur, Bagus Panuntun, mengingatkan bahwa pembahasan RUU ini sudah terlalu lama, bahkan masuk daftar prolegnas sejak 2012. "Sudah 12 tahun berlalu. Sekarang saatnya DPR menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi," ujarnya.

Diskusi berlangsung dinamis dan terbuka. Sejumlah peserta menyoroti pentingnya keberanian politik DPR dalam menuntaskan pembahasan RUU yang dinilai strategis bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PSI Surabaya berharap dapat membangun kesadaran publik sekaligus menekan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset demi terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan.