sebelum kalian mengetahui sanksi dalam melanggar hukum adat yang berada di daerah aceh kalian perlu simak sejarah terlebih dahulu bagaimana sejarah hukum adat aceh?
Peraturan baku Aceh awalnya muncul pada Promosi abad ketiga belas. peraturan standar Aceh berawal dari berdirinya sebuah karya Islam yang signifikan di Aceh, tepatnya Samudera Pasai.
Di alam Samudera Pasai, lahir banyak peneliti yang dalam jangka panjang membuat Tuhan Samudara Pasai, khususnya, masih di udara untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara setelah ia berganti atas Penguasa Pasai, Merah Silu.
Selain itu berangkat oleh kepentingan Penguasa Malaka, Mansur Syah dengan salah satu buku yang dengan gelar Syah Maulana Abu Bakar dengan gelar "Durr al-Manzum". Karena kelebihannya, Raja Mansur Shah meminta beberapa peneliti untuk menafsirkan Kitab Durr al-Manzum
Bagaimanapun, dari banyak peneliti tidak ada orang yang dikirim memiliki pilihan untuk menguraikan dan menguraikan buku sampai Raja Mansur Shah sendiri meminta agar Penguasa Pasai membantunya menangani masalah ini.
Dengan bantuan nasihat dari para peneliti, akhirnya masalah ini dapat diatasi dan Raja Malaka senang dengan konsekuensi dari interpretasi dan terjemahan buku. Karena banyak peneliti telah menang di Setelah episode itu, semakin banyak peneliti memainkan pekerjaan yang berfungsi sebagai konsultan yang sah dalam karya Islam, khususnya di Alam Islam Samudera Pasai.
Sesuai dengan Peraturan Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur tentang pedoman kemerdekaan Wilayah Aceh dan Perubahan Pedoman Pembentukan Wilayah Sumatera Utara. Apalagi setelah masa Permohonan Baru ada peraturan yang diberikan, khususnya Peraturan Nomor 44 Tahun 1999 yang mengelola Kehormatan Aceh sebagai Wilayah di Indonesia.
Untuk situasi ini jelas Aceh memiliki kekuatan yang diberikan luar biasa oleh pemerintah Indonesia sehingga Aceh dapat mengesahkan peraturan standarnya sendiri sebagai aturan fundamental dalam mengelola masyarakat. Aturan tentang Tatanan Peraturan Baku Aceh ini diatur dalam beberapa pedoman wilayah yang diberikan oleh pemerintah Aceh, misalnya:
- Perda Wilayah Kabupaten Luar Biasa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Arahan dan Kemajuan Kepabeanan. Kecenderungan Individu dengan Pondasi Standar di Wilayah Daerah Luar Biasa Aceh (Jurnal Lokal 1990Nomor 13)
- Perda Wilayah Kabupaten Luar Biasa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Mukim sebagai Satuan Kelompok Masyarakat Asli di Wilayah Daerah Istimewa Aceh (Jurnal Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194)
Qanun, merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan peraturan daerah yang mengatur pelanggaran pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk kewajiban dan persoalan-persoalan pilihan, baik di tingkat Aceh maupun di tingkat kabupaten/kota, diselesaikan pada aturan dasar eksternalitas, tanggung jawab dan produktivitas dengan mempertimbangkan keselarasan hubungan administrasi.