Tiba-tiba saja berita buruk itu diterima publik. Kepala BASARNAS Henri Alfiandi, perwira-tinggi TNI-AD, ditangkap tangan (OTT) oleh KPK karena terbukti terima uang suap dari beberapa pengusaha penyuap yang juga kena OTT (26/7).
Duit yang dinamakan oleh Henri dengan alasan sebagai "dana komando" untuk penyediaan alat pendeteksi korban bencana itu tidaklah besar menurut ukuran para koruptor sekarang, yakni "cuma" RP. 88,3 miliar. Hanya saja kalau disediakan satu kopor besar untuk menyimpannya, tidaklah cukup.
OTT KPK itu memerlukan kerjasama dengan Pusat Polisi Militer (PUSPOM) dan laporan pada Panglima TNI, karena penempatan Henri itu melalui Lembaga TNI tersebut. Untunglah Henri Alfiandi sebagai perwira tinggi TNI menyatakan,
"Saya akan bertanggungjawab," cuma Panglima TNI berkeluh-kesah, menyayangkan masi ada korupsi di kalangan TNI.
Yang kita soroti kini, adalah pertanyaan publik, sudah sejauh mana prestasi BASARNAS dalam menangani bencana alam atau bencana lainnya yang cukup besar dinegara kita seperti yang dilakukan Basarnas Cilacap ikut berusaha menolong 8 penambang dari tambang-emas illegal di kabupaten Banyumas pada minggu akhir Juli ini. Yang tidak tertangani, juga ada, meski tidak dimasukkan dalam pemberitaan.
Lalu dengan kejadian OTT KPK itu, masih akan adakah berita-berita aktivitas dan prestasi BASARNAS sebagai Badan SAR (Search & Rescue) Nasional, khusus dalam kasus keberadaan peralatan deteksi korban bencana (terutama didalam air) itu? Secara realitasnya, para staf atau karyawan badan itu jelas masih punya semangat dan jiwa untuk menolong, meski atasannya dan beberapa oknumnya terlibat korupsi tersebut.
Bagaimanapun juga, mereka berprofesi disitu harus dibarengi dengan semangat berjiwa menolong sesama manusia yang sedang celaka demi perikemanusiaan. Bukan sekedar untuk menjadi pegawai negeri dan karena gajinya melulu. Artinya, publik atau rakyat harus tetap percaya akan semangat berjiwa seperti itu, meski ada atasannya dan oknum-oknumnya yang mencurangi prinsip kerja BASARNAS dengan tindak korupsi yang terkutuk itu.
Mungkin agak sulit mencari sosok pengganti Kepala BASARNAS. Para pimpinan Instansi (Kementerian atau Kesatuan) jangan asal tunjuk dan angkat orang yang "dianggap" karena berdasar status pangkat, menyatakan bersedia dan mampu, namun tidak meneliti mentalitas kemanusiaannya, sehingga kasus korupsi bisa terulang.
Para karyawan BASARNAS harus bangkit dari kasus yang mencemarinya itu demi menguatkan kembali kepercayaan rakyat.