Musyawarah Desa Membahas Pengelolaan PPAM 2025, Mahasiswa KKN Kolaboratif Dorong Sistem Administrasi dan Pembayaran Air Yang Lebih Baik

Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum (PPAM) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di balai desa pada hari Rabu, 23 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, petugas pengelolaan PPAM, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Kolaboratif (KKN-K) Universitas Jember dan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh kepala desa Alun alun Bapak H. Dulhanan, beliau menekankan bahwa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa KKN yang sedang bertugas di desa, menjadi kunci sukses dalam menciptakan sistem pengelolaan air yang lebih tertata, adil, dan berkelanjutan.

Dalam musyawarah ini, mahasiswa KKN turut berperan aktif dengan menyampaikan hasil observasi lapangan terkait sistem administrasi dan pembayaran air yang selama ini berjalan di desa. Sebagai bagian dari program kerja mereka, para mahasiswa mengusulkan pembaruan sistem administrasi berbasis data warga dan pencatatan yang lebih sistematis, serta skema pembayaran air yang lebih terstruktur dan adil bagi seluruh pengguna layanan.

Mahasiswa KKN Kolaboratif Sumber: Rajiv R.

Kolaborasi ini mendapat tanggapan positif dari perangkat desa dan masyarakat. Selain mendukung kelancaran pengelolaan PPAM, kehadiran mahasiswa juga diharapkan mampu mendorong efektivitas pelayanan air bersih melalui pendekatan administrasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan desa.

Musyawarah berlangsung kondusif, penuh semangat partisipatif, dan menghasilkan sejumlah kesepakatan awal untuk ditindaklanjuti bersama. Hal ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa dalam membangun desa secara berkelanjutan.

Kepala desa juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa KKN kolaboratif yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan sistem administrasi dan ide perbaikan tata kelola pembayaran air yang sesuai dengan kondisi desa. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menjadi formalitas musyawarah, tetapi juga menghasilkan kesepakatan konkret yang bisa segera diimplementasikan demi kesejahteraan warga.