Potensi KKN Pada Penerimaan Polri Dalam Penggunaan "Kuota Khusus" Di Polda Sumsel

Pada bulan february 2025 kemarin polri membuka penerimaan untuk putra-putri bangsa yang ingin bergabung menjadi bagian dari Rastra Sewa Kottama, pembukaan itu terdiri dari beberapa jalur, yaitu Akpol, Bintara, dan Tamtama. Polri sendiri menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparansi, Akuntabel dan Humanis) yang merupakan slogan dari instansi ini. Jumlah pendaftar mencapai ratusan ribu menunjukkan bahwa banyak orang tua yang menginginkan anaknya bergabung menjadi bagian insan Bhayangkara. Namun, tidak sedikit juga banyak peserta yang merasa kecewa dikarenakan kuota yang sangat sedikit dibanding tahun-tahun lalu tapi asa itu selalu ada pada setiap anak anak yang memang sudah bermimpi untuk menjadi anggota polri. Prinsip BETAH yang dicanangkan oleh Polri tidak sepenuhnya diterapkan pada proses rekrutmen ini dikarenakan adanya penggunaan kuota khusus yang tidak jelas diperuntukkan pada siapa. Beberapa casis mengatakan bahwa kuota khusus ini ditujukan untuk mereka yang ayah, ibu, atau keluarganya pensiunan dan pernah berjasa untuk instansi polri tapi fakta lapangannya tidak sesuai seperti itu. Hampir kebanyakan peserta merasa dirugikan karena adanya kuota khusus ini karena ini menjadi celah dan potensi terjadi KKN atau diperjualbelikan.

" Ada salah satu teman saya yang saya tau latar belakang keluarganya bukan dari polri dan tidak ada jasa terhadap instansi polri tetapi masuk kedalam kuota khusus" ucap salah satu peserta penerimaan polri di polda sumsel.

Hal ini harus menjadi sorotan bagi pihak pihak yang mengawasi polri dan juga kapolri sendiri, karena kemungkinan KKN akan terjadi disini dan juga bisa merusak citra polri itu sendiri apa lagi mereka yang tidak ada kualitas bisa menjadi bagian dari polri sedangkan mereka yang mumpuni dan memiliki kualitas harus tersingkirkan. Harapan dari masyarakat polri harus lebih transparan lagi baik dalam tugas dan dalam proses rekrutmen ini, jangan sampai prinsip BETAH ini hanya menjadi slogan saja dan indeks kepercayaan masyarakat terdahap polri semakin menurun.