Pandemi telah membuat perekonomian sejumlah negara terpuruk. Pandemi juga telah membuat berbagai aktifitas di dunia maya kian meningkat. Pembatasan sosial berskala besar telah membuat aktifitas di dunia maya meningkat drastis.
Tanpa disadari, kondisi inilah dimanfaatkan oleh pengikut paham khilafah, terus menebarkan propaganda khilafah di media sosial. Dari awal pandemi hingga saat ini, mereka terus mencari kesalahan pemerintah dan menjadikan khilafah sebagai solusi.
Ibarat iklan minuman, apapun makannya minumannya selalu teh tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi pengikut khilafah. Apapun masalahnya, solusi yang ditawarkan selalu khilafah. Padahal, konsep ini tidak ada yang menerapkan, termasuk di negara-negara timur tengah sekalipun.
Konsep khilafah pernah diterapkan oleh kelompok ISIS, ketika menguasa sebagian Iraq dan Suriah. Banyak negara menentangnya, karena sama sekali tidak mengedepankan hak asasi dan kemanusiaan. Setiap hari orang dibunuh di depan umum, tanpa alasan yang jelas.
Kini, konsep yang sama terus dihembuskan di bumi Indonesia. Bahkan di tengah pandemi, ketika semua orang berjuang melakukan social distancing agar tidak terpapar virus covid-19, mereka justru semakin gencar menebarkan provokasi.
Karena narasi yang menyesatkan itulah, tidak sedikit dari masyarakat yang menjadi korban. Terlebih tingkat literasi masyarakat saat ini masih terbilang rendah. Akibatnya, ketika dihembuskan informasi hoaks, mereka langsung mempercayainya.
Belakangan, isu khilafah kembali ramai diperbincangkan di media sosial, setelah adanya rencana menyiarkan pemutaran film jejak khilafah di Indonesia (JKDI). Film yang akan diputar pada 20 Agustus tersebut, batal diputar karena sudah di blok oleh pemerintah.
Seperti kita tahu, beberapa tahun lalu pemerintah telah membubarkan organisasi HTI yang ketika itu gencar menyebarkan paham khilafah. HTI dibubarkan, harapannya paham khilafah juga ikut bubar. Namun nyatanya, paham khilafah masih ada dalam pikiran sebagian masyarakat Indonesia.
Di masa pandemi ini, kelompok ini terus mendiskreditkan pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi persoalan covid. Segala kebijakan yang diambil dianggap salah, tanpa memberikan alternative solusi. Di era demokrasi, mengkritik merupakan hal yang lumrah, asalkan tidak diimbangi dengan ujaran kebencian.
Ketika kebencian terus menguasai, yang terjadi adalah sebuah pembenaran yang tidak berdasar. Sebuah pembenaran yang bisa mengarah pada perilaku diskriminatif, intoleransi dan melanggar hukum yang berlaku.
Di masa pandemi ini, mari kita terus tingkatkan kewaspadaan. Tidak hanya menjaga imun tubuh, tapi juga harus menjaga negeri ini dari pengaruh negative, seperti paham khilafah tersebut. Indonesia adalah negara besar yang mempunyai nilai-nilai kearifan lokal.