"Sekolah Daring Sudah berjalan lebih dari satu dekade, Mendikbudristek harus mengevaluasi seluruh proses kebijakan yang sudah dijalankan oleh sekolah di seluruh Nusantara ini" (Faisol)
Selama pandemi covid 19, proses keberlangsungan belajar mengajar melalu pembelajaran jarak jauh (PJJ), atau lebih populis dikenal dengan Daring.
Sekolah daring, atau online ini, bukan berarti tidak menuai persoalan didalamnya, ada banyak persoalan yang perlu diamati seacara seksama, dan tentunya menjadi bahan evaluasi baik bagi pemerintah, pengelola pendidikan, maupaun dari wali siswa.
Indonesia dengan keberagama adat dan budaya, tentu saja kebijakan dari pemerintah juga harus menganut kebijakan lokal, dimana situasi dan kondisi di masing-masing daerah memiliki perbedaan satu sama lain.
Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdiri diatas puluhan ribu pulau, dimana masing-masing pulau memiliki adat yang berbeda satu sama lain.
Di lansir dari okezone.com Berdasarkan Berita Acara Penetapan Jumlah Pulau Hasil Validasi dan Verifikasi sampai akhir tahun 2019 Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.491. Namun dari jumlah tersebut sebanyak 470 pulau, masih perlu ditelaah ulang dan sebanyak 482 pulau diverifikasi ulang oleh Kemendagri.
Memasuki tahun ajaran baru, yang di perkirakan Juli 2021, Mendikbudristek sudah mempersiapkan dua model pembelajaran di masa pandemi. Model Pertama pembelajaran tatap muka (PTM), model kedua Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), wali siswa di suruh memilih satu diantara dua metode pembelajaran yang menjadi kebijakan mas menteri Nadiem. Disisi yang lain, tidak bisa kita pungkiri adanya banyak keluhan dari masyarakat, supaya bisa segera belajar tatap muka, karena belajar tatap muka di perkirakan jauh lebih efektif, apalagi bagi masyarakat pinggiran, tentu harapan bisa belajar tatap muka, memang sudah di nantikan dan sangat dirindukan bagi anak-anak.
Satu kisah yang sangat mungkin dari ribuan kisah yang lain, ketika anak-anak harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk belajar daring ini selama pandemi, contoh satu kisah dari ribuan kisah, yakni siswa-siswi di Polman, Sulawesi Barat yang harus menempuh satu kilo meter menaiki puncak, hanya demi belajar dengan sistem daring, belum lagi anak yang belum punya fasilitas berupa Android, belum lagi untuk ngisi paket data, yang bahkan orang tua mereka harus berhutang terlebih dahulu.
Anak-anak di Polman, Sulawesi Barat teesebut hanya contoh saja, yang kebetulan terekam oleh media, bagaimana dengan anak-anak yang berada di pulau yang lain, dipelosok desa terpencil, serta anak-anak yang hidupnya di pinggir hutan yang sinyal handphone sama sekali tidak ada? Masih efektifkah sekolah daring? Jika efektif, berapa persentasenya pembelajaran itu mampu memberi pelajaran pada anak?
Barangkali mas Nadiem harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut lho ya, kalau mas menteri baca artikel ini, atau mungkin stafnya ada yang jadi kompasianer, bolehlah menyampaikan ke mas menteri Nadiem, karena proses pembelajaran tatap muka akan segera di mulai tahun ajaran baru ini, maka bentuk evaluasi secara transparan sangatlah penting adanya, supaya masyarakat awam seperti kami mengerti kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan anak serta pihak sekolah selama sekolah daring berlangsung.
"Putus cinta mungkin sudah biasa, tapi kalau putus jaringan kemana hendak mencari sinyal..?" Ada sebuah perbandingan yang hendak di ketengahkan oleh penulis, terkait dengan sistem pendidikan daring selama berlangsung lebih dari satu tahun ini, apakah sistem daring sudah memenuhi kebutuhan anak untuk belajar? Apakah sekolah daring sudah efektif jika di terapkan secara general?