Kita tahu kalau semua partai politik punya komitmen Anti Korupsi, persoalannya sejauh apa komitmen tersebut diterapkan. Sampai saat ini, Ruang Tahanan kasus korupsi isinya hampir rerata kader partai politik.
Partai tidak bisa bilang itu urusan dan tanggung jawab personal kader partai, karena pada kenyataannya perilaku korup kader partai politik diduga juga sangat terkait dengan kepentingan partai.
Makanya muncul pertanyaan, partai politik tanpa korupsi bisakah.?
Dari infographic @KPKWatch_RI dibawah ini bisa kita lihat peringkat Partai dalam kasus korupsi yang menjerat kadernya. PDIP berada diperingkat teratas, disusul dengan Partai Golkar. Inikan partai tertua di Republik ini, yang seharusnya memberikan pendidikan politik agar anti korupsi pada kadernya.
Sumber: Twitter @KPKWatch_RI
Komitmen anti korupsi tidak bisa hanya sebatas retorika, implementasinya harus diawasi oleh partai politik. Mengharamkan perilaku korup bagi para kadernya, petinggi partai pun harus memberikan contoh cara mendapatkan uang yang halal untuk menghidupi partai.
Korupsi sudah menjadi persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia, korupsi harus menjadi musuh bersama, bukan cuma musuh pemerintah, tapi juga musuh masyarakat. Kita perlu bertanya lagi, kita (pemerintah dan masyarakat) serius gak ingin memberantas korupsi.?
Pemberantasan korupsi tidaklah berdiri sendiri, good will pemberantasan korupsi itu sendiri haruslah benar. Penegakan hukumnya harus serius, juga perangkat undang-undang lembaga pemberantasan korupsi juga harus diperkuat, bukan dilemahkan.
Di negara kita pemberantasan korupsi ini terkesan sangat dilematis. Satu sisi yang terjerat kasus korupsi kebanyakan anggota legislatif, sehingga secara kelembagaan legislatif pun menerima aib.