Lihat ke Halaman Asli

Agung MSG

TERVERIFIKASI

Selalu saja ada satu cara yang lebih baik, dan lebih baik lagi dengan berbagi

Kepatutan dalam Kekuasaan: Memahami Fenomena Korupsi, Flexing, dan Permintaan THR oleh Pejabat Negara dan Keluarga Mereka

Diperbarui: 16 April 2023   06:09

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kepatutan dalam Kekuasaan: Risiko Pelanggaran Terhadap Prinsip | Image : redwerk.com

"Kepatutan adalah prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kekuasaan. Ketika prinsip ini dilanggar, dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan"

Beberapa kasus terbaru menarik perhatian salah satu teman di sebuah grup kecil medsos. Mulai dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Meranti, OTT Balai Perkeretaapian DJKA Kemenhub Jateng dan OTT Wali kota Bandung.

Flexing oleh pejabat negara dan keluarga mereka, hingga permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh seorang oknum RT, Badan Pengelola Pasar di Bogor, Lurah di Kabupaten Batang, Pejabat BNN Kota Tasikmalaya, dan "sedekah sarung" oleh anggota DPR.

Dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pejabat, dia pun mempertanyakan fenomena ini dengan pertanyaan sederhana, "Apakah ukuran kepatutan sudah berubah ?"

Diskusi kemudian berlanjut, dan kita sebagai warga negara yang mencintai negara ini, kita merasa sangat prihatin melihat fenomena ini.

Masalah Kepantasan atau Kepatutan : Pentingnya Mengelola Risiko

Kepatutan, kini jadi masalah serius. Kepatutan adalah prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalam dunia kekuasaan. Prinsip ini mengatur perilaku, tindakan, dan keputusan yang dilakukan oleh para pejabat negara dan keluarga mereka. Namun, seringkali terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini seperti korupsi, flexing, dan permintaan THR.

Pelanggaran prinsip kepatutan dalam kekuasaan dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan ketidakpercayaan pada sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena ini dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Penulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep kepatutan dalam kekuasaan dan membahas fenomena korupsi, flexing, dan permintaan THR oleh pejabat negara dan keluarga mereka. Selain itu, penulisan ini juga membahas analisis risk management dalam konteks kepatutan untuk mengurangi risiko pelanggaran terhadap prinsip ini.

Prinsip Kepatutan dalam Konteks Kekuasaan: Definisi, Ukuran, dan Perubahan

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline