Pemerintah akhirnya memberikan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara atau pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, serta pensiunan. Pemerintah menganggarkan Rp 28,5 Triliun untuk pembayaran gaji ke-13 ini.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, kebijakan ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang APBN Tahun 2020 dan masuk di dalam alokasi yang telah diperhitungkan di dalam alokasi dasar formula untuk daerah, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) daerah.
Kebijakan ini pada tahun-tahun sebelumnya diberikan pada bulan Juli bertepatan dengan masuknya ajaran baru sekolah dengan tujuan meringankan beban biaya masuk sekolah, maka pada masa pandemi Covid-19 ini, selain untuk meringankan beban biaya masuk sekolah, juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli ASN, TNI, Polri dan pensiunan dan keluarganya.
Lantas apa manfaatnya bagi masyarakat yang bukan ASN, TNI, Polri dan pensiunan?
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, dana yang dianggarkan oleh Pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 ini mencapai Rp 28,5 Triliun. Uang sebanyak itu, tentu tidak akan disimpan semuanya, akan tetapi akan mereka gunakan untuk belanja ke pasar tradisional dan modern, serta untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Hal tersebut tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian negara kita secara keseluruhan, sehingga negara kita dapat terhindar dari ancaman resesi ekonomi. Apakah ada dampak negatifnya? Tentu ada, defisit APBN akan meningkat, namun hal tersebut dikompensasi dengan bergeraknya roda perekonomian, terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Lalu, bagaimana seandainya pembayaran gaji ke-13 ini ternyata belum juga mampu mendorong pemulihan ekonomi dalam negeri atau setidaknya meningkatnya daya beli masyarakat? Tentu perlu diupayakan solusi yang lebih optimal, antara lain gaji ke-14 dan 15, serta memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat secara terukur agar daya beli masyarakat meningkat tanpa terjadi inflasi.