Laut China Selatan merupakan laut perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar, karena di dalamnya banyak terkandung minyak bumi dan gas alam. Peranannya juga sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional. Laut China Selatan menjadi wilayah perairan dan kawasan yang banyak diperebutkan karena memiliki nilai strategis sebagai Sea Lines of Trades (SLOT) dan Sea Lines of Communication (SLOC) yang menghubungkan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga membuat jalur Laut China Selatan sebagai jalur tersibuk di dunia. Nilai- nilai strategis tersebut membuat banyak negara yang berupaya mengklaim kawasan tersebut, untuk kepentingan nasionalnya masing masing. Bukan hanya itu, klaim tersebut pun akhirnya memunculkan sengketa wilayah. Sengketa ini disebabkan karena Beijing yang mengklaim di Lautan yang terletak disebelah selatan negaranya seluas 3.500.000 KM . Konflik tersebut juga semakin meluas karena Laut China Selatan dikelilingi oleh 5 kawasan Negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Vietnam,Taiwan, Brunei Darusalam, dan Filipina yang biasa dikenal dengan claimant states. Posisi Indonesia bukanlah menjadi salah satu negara yang ikut menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut China Selatan. Indonesia berperan dalam menyikapi konflik yang terjadi di Laut China selatan dan menjadi negara penengah negara-negara yang berkonflik di Laut China Selatan.
Namun, klaim China/ Beijing atas Laut Natuna Utara, kini menimbulkan persoalan yang akan mengancam keadaulatan Negara Republik Indonesia. Laut Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang terletak di sebelah selatan Laut China selatan. Wilayah ini membagi laut Natuna menjadi 2 bagian cekungan, yaitu cekungan Natuna Barat yang membentang sampai ke wilayah cekungan Melayu di kawasan Malaysia barat dan Cekungan Natuna Timur yang membentang sampai Cekungan Serawak di Malaysia Timur. Laut Natuna sangat kaya akan gas alam, potensi minyak bumi, dengan berbagai kekayaan tersebut, China melirik Laut Natuna Utara dan berusaha untuk mengkalim kawasan ini. Atas beberapa persoalan ini, tulisan ini akhirnya akan mencoba menjelaskan bagaimana bentuk ancaman kedaulatan Negara Indonesia atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah China/Beijing. Serta, juga akan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia dalam meresponi tidakan Beijing, juga akan menggunakan beberapa teori yang menguatkan argumentasi penulis, beberapa konsep dasar serta aradigm yang dipakai dalam tulisan ini.
Dalam Teori realisme sering disebut dengan nama "Power politics", merupakan salah satu pendekatan yang dominan dalam hubungan internasional baik dalam pemikiran akademik, maupun dalam pemikiran para pembuat keputusan dan diplomat. Munculnya realism dalam hubungan internasional tidaklah terlepas dari kegagalan idealisme. Perkembangan dari serangkaian pernyataan-pernyataan tentang perilaku rasional senantiasa berdasarkan pada motivasi dominative dengan membawa ciri pemanfaatan power. Hans Morgenthau sebagai salah seorang penteori politik realism degan sangat jelas dikemukakannya suatu deskripsi rasionalitas politik seperti itu.
Teori realisme mengasumsikan bahwa lokasi atau wilayah geografis suatu bangsa, akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan nasionalnya serta orientasi kebijaksaan politik luar negerinya. Oleh karena itu, kondisi geografis bagi suatu bangsa/ negara dianggap sebagai suatu yang esensial khusunya dalam kerangka implementasi kebijaksanaan politik luar negeri. Dalam hubungan ini, di beberapa negara yang sangat strategis dibandingkan dengan komposisi negara lainnya. Oleh sebab itu, bagi pandangan kelompok realisme, cukup dengan hanya mensiasati melalui manajemen power. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perimbangan kekuatan (balance of power) sebagai alat pengatur. Pada saat ini power dikeseimbangkan diantara negara-negara, maka dengan itu sekaligus. Tidak satupun negara yang mengambil posisi hegemoni dalam sistem internasional. Maka dalam kondisi politik internasional seperti ini maka powerlah yang menjadi determinan dalam perilaku internasional
Dalam teorinya, Hans Morgenthau mengatakan bahwa power merupakan alat (instrument) yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan. Ia merupakan penganut aliran pemikiran politik realisme dan hubungan internasional yang paling fanatic, dalam buku klasiknya politics among nations : the Strunggle for Power and Peace, bahwa perjuangan kekuasaan dijaidkan sebagai pemberian makna atas politik internasional seperti juga politik politik lainnya. Sebagi tujuan akhir dari politik internasional adalah power. Power diletakkan sebabgai sentral bagi sebuah perjuangan dan ini dicirikan oleh penggunaan dan manipulasi sumber-sumber militernya.
Terkait pembasahan mengenai Laut Cina Selatan, tidak lengkap rasanya jika tak membahas tentang kedaulatan negara. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak suatu negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain, hal tersebut meliputi wilayah, penduduk beserta isi sumber daya alam dan kekayaan sumber daya alam yang merupakan hak untuk dilindungi sebagai aset negara. Setiap negara memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahannya dan untuk membatasi dirinya dari ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun ancaman yang berasal dari luar. Dalam kedaulatan wilayah, terdapat persetujuan dan pengakuan dari negara lain yang bersangkutan dengan negara tersebut, seperti negara tetangganya. Sehingga dapat memungkinkan terbentuknya hukum yang disetujui dan berlaku antar negara tersebut, dalam perbatasan wilayah kedaulatannya.
Adanya kedaulatan negara, memungkinkan suatu negara untuk menjalankan proses politik dalam negeri dan politik luar negerinya terhadap negara lainnya, dalam batasan wilayahnya yang telah diakui oleh negara lain. Namun, adanya kedaulatan negara juga dapat menjadi awal sebuah konflik antar negara, yang terjadi karena permasalahan akibat bertabrakannya kepentigan, seperti dalam konteks wilayah. Teritorial disputes, merupakan perselisihan atas kepemilikan atau kekuasaan suatu wilayah yang dapat berbentuk tanah maupun laut antara dua negara atau lebih. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kedaulatan atas kekuasaanya yang telah diakui oleh negara lain. Kedaulatan yang dimaksud adalah kepemilikan dan kebebasan untuk menggunakan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayahnya, lautnya beserta Zona Ekonomi Ekslusif milik Indonesia. kedatagan kapal China ke perairan laut Indonesia tentunya dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia.
Mempelajari kebijakan luar negeri tentunya juga sangat penting dalam isu di Laut Cina Selatan dan bentuk implementasi kebijakan yang sudah coba diambil oleh pemerintah Indonesia. Pada dasarnya kebijakan luar negeri adalah akumulasi dari pengambilan keputusan secara politis melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan luar negeri di dasarkan pada kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional tersebut senantiasa berkaitan dengan keamanan, kesejahteraan, dan kekuasaan (Kusumohamidjojo 1987). Dalam kebijakan luar negeri, terdapat instrument penting, yakni politik luar negeri. Politik luar negeri secara umum merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran yang bertujuan untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional suatu negara di kancah global.
Terdapat tiga landasan politik luar negeri Indoensia. Pertama, landasan ideal, yakni pancasila. Kedua, landasan konstitusional yaitu pembukaan undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Alinea 1 dan 4. Ketiga, Landasan operasional yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Secara lebih lanjut, dalam landasan iperasional tersebut menjelaskan bahwa Indoensia memiliki karakter politik luar negeri yang bebas dan aktif yang pertama kali diperkenalkan oleh Moh. Hatta pada 21 November 1948. Karakter ini yang mampu menjadikan Indonesia mampu menentukan arah kebijakan politiknya secara mandiri dan senantiasa dapat berperan aktif di kancah global untuk memperjuangkan politik luar negerinya. Dalam tulisan ini, akan diejalskan bagaimana implementasi kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam meresponi permasalahan yang terjadi di Laut Natuna Utara.
Penangkapan ikan secara illegal yang terjadi berulang kali serta dengan dibarenginya intervensi dari China menjadi alasan bagi Indonesia untuk menegaskan kembali kedaulatan wilayah dan posisi ZEE Indonesia di Laut Natuna. Dapat dikatakan tindakan China atau Beijing yang datang ke peraiaran Laut Indonesia, dengan tujuan untuk mengambil potensi sumber daya alam, seperti ikan di Laut Natuna, tentunya akan menjadi faktor ancaman bagi Indonesia. Tindakan China dengan membawa kapal militernya, kapal penjaga pantai untuk menemani para nelayan China yang mengambil ikan di perairan Laut natuna, dapat dikatakan sebagai Ilegal Fishing.