1 Juni 2020 kemarin adalah kali keempat diadakannya peringatan Hari Lahir Pancasila semenjak zaman orde baru. Ya, benar-benar kali keempat. Dulu Presiden Soeharto melarang peringatan peringatan hari lahir Pancasila ini, beliau menggantinya dengan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Mengapa demikian?
Sebenarnya banyak sekali perdebatan di kalangan akademisi di bidang sejarah tentang penentuan sebuah tanggal untuk dijadikan hari kelahiran Pancasila ini. Mari kita satu persatu beberapa tanggal yang selalu diperdebatkan menjadi hari kelahiran Pancasila.
Argumentasi awal hari kelahiran Pancasila adalah tanggal 1 Juni 1945. Argumentasi ini disampaikan langsung oleh Bung Karno. Sang Proklamator pada 1 Juni 1964 mengadakan sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara. Sebuah upacara yang tak lazim saat itu karena dilaksanakan pada tanggal 1 Juni. Ada apa hari ini? Begitulah anggapan masyarakat saat itu. Upacara peringatan hari lahir Pancasila yang tiba-tiba. Upacara dimana sebuah falsafah negara Indonesia secara resmi diperingati oleh pemerintahan yang sah.
Beberapa sumber sejarah memberi penafsiran mengenai alasan Bung Karno melakukan upacara. Bung Karno diduga sedang bersitegang dengan D.N. Aidit, si tokoh Central Comitte (CC) PKI. Ketegangan ini ditengarai lantaran sikap Aidit yang dianggap telah menyelewengkan Pancasila oleh Bung Karno. Upacara yang mengusung slogan "Pancasila Sepanjang Masa" itu akhirnya membuat hubungan Aidit semakin renggang. Bahkan menurut Ganis Harsono, juru juru bicara departemen luar negeri pada era Sukarno, "rasa kebencian yang timbul di antara Sukarno dan Aidit terlihat semakin nyata".
Mengetahui hal demikian, akhirnya PKI sebagai sebuah partai politik yang cukup besar saat itu memberi semacam klarifikasi atas sikap Aidit dengan menerbitkan Aidit Membela Pantjasila (1964). Aidit juga menyampaikan pandangannya tentang agama dan Pancasila dalam wawancara dengan wartawan Solichin Salam yang dimuat majalah Pembina, 12 Agustus 1964.
Sementara itu, peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan rutin tiap tahun hingga tahun 1966. Setelah itu, rezim yang menggulingkan Sukarno, yakni rezim Orde Baru", menghapuskan peringatan ini dan menggantinya dengan peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Penghapusan Hari Lahir Pancasila ditengarai sebagai upaya rezim Orde Baru menghilangkan pengaruh Orde Lama dan menjatuhkan harkat martabat pribadi penguasa rezim sebelumnya. Maka inilah argumentasi kedua mengenai hari lahir Pancasila yang sebenarnya yakni tanggal 1 Oktober. 1 Oktober dipilih Soeharto sebab ditanggal itu pada tahun 1965 Pancasila tetap sakti menghadapi kudeta dari PKI.
Argumentasi ketiga tentang hari lahir Pancasila adalah tanggal 18 Agustus 1945. Argumentasi ini digagas oleh sejarawan kawakan dari UI yang bernama Nugroho Notosutanto. Beliau adalah seorang militer yang ahli sejarah yang mendirikan Pusat Sejarah ABRI. Nugroho dituduh oleh banyak pihak sebagai sejarawan pesanan. Tuan dari Nugroho adalah Orde Baru.
Dalam buku tipisnya yang diterbitkan Balai Pustaka yang berjudul Proses Perumusan Panca Sila Dasar Negara, Nugroho menyimpulkan: 1 Juni hanyalah hari kelahiran Panca Sila-nya Bung Karno, sedang PancaSila dasar negara dilahirkan 18 Agustus 1945. Di bagian ini Nugroho tidak keliru. Namun di bagian kesimpulan bahwa Bung Karno bukanlah satu-satunya penggali Panca Sila, di samping Bung Karno, Yamin dan Soepomo juga penggali utama PancaSila, Nugroho Notosusanto keliru. "Terkesan" menyesatkan.
Reaksi keras mengemuka terhadap pernyataan Nugroho ini. Reaksi itu antara lain muncul dalam bentuk "Deklarasi Panca Sila", yang dikeluarkan Lembaga Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1981. Ditandatangani 17 orang, antara lain: Achmad Soekendro, Yusuf Hasjim, Usep Ranawidjaja, H.R. Dharsono, O.B. Syaaf, Surowo Abdulmanap, dan Hugeng. Deklarasi dibacakan di Monumen Soekarno-Hatta, jalan Proklamasi, Jakarta. Intisari Deklarasi itu tetap mempertahankan dan membenarkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah Hari Lahirnya Panca Sila.
Perihal yang dipermasalahkan mengenai pernyataan Nugroho adalah Nugroho hanya merujuk buku Yamin: Naskah Persiapan UUD 1945, sebagai satu satunya sumber utama. Padahal pidato Yamin tertanggal 29 itu sangat diragukan keotentikannya. Buku lain dari Nugroho yang dianggap mengecilkan peranan Sukarno dalam perumusan Pancasila adalah buku Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik yang terbit tahun 1978.