Pertanyaan besarnya, adakah budaya Indonesia? Bagaimana memahami keragaman budaya sebagai bentuk dari ekspresi natural atas kehidupan yang bersifat majemuk? Perlu terdapat ruang pengakuan yang dialogis atas perbedaan, secara terbuka dan setara, agar tercapai titik temu persimpulan.
Beberapa waktu terakhir, wacana yang dibahas di ruang publik adalah tentang indentifikasi identitas simbolik, yang dimaknai sebagai indikasi intoleransi. Lebih jauh lagi, atribut dan ornamen yang dipergunakan oleh sebagian kelompok, dinyatakan sebagai bentuk penjajahan budaya, berpotensi melenyapkan budaya nasional.
Benarkah formulasi tersebut? Bahkan sampai hari-hari ini, percakapan mengenai hal itu terus terjadi. Salah satu kesimpulan yang kemudian dikonstruksikan melalui aparatus kekuasaan adalah relasi intoleransi, radikalisasi dan terorisme sebagai manifestasi dominasi budaya asing yang meresap dalam alam pikir serta gerak sadar manusia Indonesia.
Pada kajian budaya, tidak mudah mengambil generalisasi pada satu titik singgung yang teramati secara fisik. Budaya adalah proses yang berlangsung dalam durasi panjang, terinternalisasi hingga kerangka alam bawah sadar. Apakah kita sudah sampai pada tahap dominasi budaya asing, atau sudah masuk pada imperialisme budaya?
Apa beda dominasi dan imperialisme? Bahwa imprealisme adalah bentuk tahap puncak dari dominasi. Tidak hanya berpengaruh, tetapi mampu mempengaruhi secara langsung. Imperialisme dimulai dari dominasi, dan berakhir pada ketertundukan, bermakna penjajahan budaya. Dan dalam konteks Indonesia, kita memang berhadapan dengan hal tersebut.
Tantangan Budaya
Dua tegangan yang terjadi di antaranya adalah politisasi budaya, yakni menjadikan budaya sebagai landasan kepentingan politik. Selain itu komersialisasi budaya, yang dimaknai sebagai menjadikan budaya sebagai kerangka komodifikasi, dengan target pragmatis kepentingan komersial. Keduanya mudah terlihat.
Periode kekuasaan, kerap menggunakan jargon budaya untuk melanggengkan kepentingan kekuasaannya. Stabilitas adalah tagline Orde Baru, budaya Pancasila adalah pilihan narasi yang dikembangkan untuk memastikan keteraturan, alias membangun kesamaan alih-alih memberikan kesempatan suara alternatif yang berbeda sebagai upaya memperkaya diskursus.
Sementara itu, komersialisasi budaya menciptakan apa yang disebut sebagai budaya massa. Hal itu terleihat dari suguhan tontonan, bacaan bahkan hiburan yang kita lihat setiap hari melalui media massa. Sulit membumikan budaya adiluhung lokal, dibandingkan tawaran energik dari budaya populer layaknya gelombang K-Pop pada generasi muda kita. Ada logika nilai dalam aspek nominal dibalik budaya massa tersebut.
Diantara politisasi dan komersialisasi budaya tersebut, kita menghadapi ujian. Bukan soal kemampuan untuk bertahan semata, tetapi untuk bisa memastikan estitensi budaya yang bebas nilai, yakni bebas dari kepentingan politik bagi kekuasaan dan bebas dari akumulasi kapital demi keuntungan segelintir kelompok semata.
Apakah ada yang salah dari situasi himpitan politisasi dan komersialisasi budaya tersebut? Tentu saja tidak, karena budaya adalah hasil interaksi dinamis, yang tidak final, ataupun ajeg. Budaya adalah proses dari berada --being untuk menjadi --becoming.
Dengan begitu, kita dapat memahami hadirnya proses akulturasi maupun asimilasi yang dapat terjadi, bahkan hingga menciptakan budaya baru. Problem yang harus dicermati adalah lunturnya nilai-nilai dasar kemanusiaan --humanisme. Kita kehilangan rasa kemanusiaan, bahkan bisa jadi tidak memiliki perasaan manusiawi terhadap lingkup sosial dimana kita berada.