Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tiba-tiba mengungkit kembali kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kini telah berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dalam perkara korupsi yang kemudian dikenal dengan istilah "kardus durian" nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ikut terseret.
"Perkara lama yang disebut kardus durian ini juga menjadi perhatian kita bersama," kata Firli, seperti dikutip dari Kompas.com, 27 Oktober 2022.
Kasus ini bermula ketika pada 25 Agustus 2011 lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 2 pejabat Kemenakertrans Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemnakertrans, Dadong Irbarelawan.
KPK juga menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharmawati dengan barang bukti uang Rp 1,5 miliar yang dibungkus dalam kardus durian. Konon uang tersebut sebagai hadiah untuk Sang Menteri karena PT Alam Jaya Papua telah lolos sebagai kontraktor untuk menggarap proyek Kemenakertrans di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari dan Mimika senilai Rp 73 miliar.
Dalam beberapa kesempatan Muhaimin telah membantah tudingan itu. Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Aliansi Gerakan Amankan Muhaimin Iskandar (Agamis) juga terus mendesak KPK agar skandal kardus durian dituntaskan.
Bukan hanya dalam perkara kardus durian nama Muhaimin disebut. Wakil Ketua DPR itu juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Hong Arta John Alfred dalam kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat. Usai diperiksa, Muhaimin membantah ada aliran dana suap ke petinggi PKB.
Pernyataan Ketua KPK menjadi menarik karena saat ini Muhaimin sedang gencar-gencarnya mengejar asa menjadi calon presiden (capres). PKB bahkan sudah menandatangani kerjasama politik dengan Partai Gerindra untuk Pilpres 2024.
Muhaimin juga rajin menggelar pertemuan dengan sejumlah elit partai lain seperti PKS dan PDIP. Meski telah ditetapkan sebagai capres PKB, namun dalam beberapa kesempatan Muhaimin justru mengungkap dirinya siap jika dipasang menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Apakah statemen Firli Bahuri yang akan mengusut kembali skandal kardus durian bersisian, atau bahkan berkelindan dengan ambisi politik Muhaimin?
Kita menolak jika memang ada nuansa terselubung ke arah itu. Penegakan hukum harus terbebas dari kepentingan politik pihak mana pun. Jika tangan KPK digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum, maka rusaklah demokrasi yang sudah susah payah kita bangun bersama.