Deklarasi dirasa perlu mengingat tensi politik menjelang pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah kembali meningkat. Termasuk di Jawa Barat yang akan menggelar pilkada serentak di 16 kabupaten atau kota dan satu provinsi, yang dikhawatirkan akan ada pemanfaatan pers, menarik-narik media, bahkan membuat media baru untuk memenangkan politik dengan mencederai nilai luhur pers. Seminar pemilu berkualitas menjadi bagian dari kegiatan deklarasi tersebut.
Aher menuturkan pers berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Media cetak, elektronik dan online, selain menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial, juga bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan pilkada serentak. "Media harus menjadi jembatan atas hak demokrasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara pilkada,".
Berdasarkan data diatas para awak dan pimpinan media ini juga bertekad menciptakan suasana teduh jelang pilkada dan pemilu, dengan mengantarkan masyarakat memilih pemimpin terbaik sesuai dengan hati nuraninya. Meneguhkan kembali batasan yang membedakan secara tegas antara berita dan iklan, menolak pemuatan pernyataan narasumber yang bermuatan kebencian, SARA, serta menolak segala bentuk hoax dan model kampanye negatif.
Dewan pers selalu mengingatkan kepada berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, agar saat masa kampanye tidak memberikan "tunjangan hari raya" (THR) kepada wartawan. Khususnya di bulan Ramadhan nanti, pemerintah daerah agar tidak memberikan "THR" kepada para wartawan. Jadi, jangan memberikan tunjangan-tunjangan, karena itu menyalahi aturan dan mencoreng nama baik wartawan. Kami juga akan layangkan surat edaran. Yang diperlukan wartawan itu adalah kutipan-kutipan berita,"
(Ahmad Rifai. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara)