Oleh : Widyastuti*
Permasalahan pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum terselesaikan. Sampai tanggal 26 November 2020, setidaknya ada 517.000 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Di Provinsi Banten sendiri, ada 12.223 kasus positif Covid-19. Dengan 8.396 jumlah kasus sembuh, dan 318 jumlah kasus meninggal dunia.
Tidak dapat dipungkiri bawa Covid-19 telah mempengaruhi kinerja sektor industri keuangan. Bukan hanya perbankan nasional saja, namun perbankan daerah juga terkena dampaknya. Salah satunya Bank Banten.
Belum lama ini Gubernur Banten, Wahidin Halim menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 580/kep.144-Huk/2020 pada 21 April 2020. Dalam keterangan resmi yang dirilis Pemprov Banten dijelaskan bahwa diperlukannya segera pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB. Dalam surat keputusan itu juga memuat tentang penunjukkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) cabang khusus Banten, sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Provinsi Banten.
Kebijakan Gubernur Banten tersebut selanjutnya tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bapenda Banten No: 973/325-BAPEDA.03/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bapenda, Opar Sohari yang menyatakan pengalihan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank Banten ke Bank BJB.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Rina Dewiyanti selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12/2019, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, PPKD selaku BUD harus membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat. Dengan dalih bahwa pemindahan RKUD semata dalam rangka menjaga kesinambungan proses pelaksanaan APBD ke depannya. Termasuk upaya target penanganan Covid-19 dan juga pembayaran belanja yang wajib, seperti gaji, listrik, jaminan kesehatan, dan belanja operasional yang sudah direncanakan.
Pemindahan Kas Daerah dari Bank Banten ke Bank BJB ini menimbulkan banyak tanda Tanya. Karena kemungkinan besar dampak dari kebijakan tersebut malah semakin memperparah likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut, terlebih lagi babanyadi masa pandemi seperti ini. Sehingga secara perlahan akan menghilangkan keberadaan Bank Banten tersebut. Padahal Bank Banten sendiri merupakan kebanggaan rakyat Banten. Belum lagi jika memikirkan nasib para karyawan yang kini keberlangsungan hidupnya ditentukan dengan keberadaan Bank Banten.
" Seharusnya Pemprov Banten memperkuat keberadaan Bank Banten dengan mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan Bank satu-satunya milik masyarakat Banten. Bukannya memindahkan Kas Daerah Bank Banten ke Bank BJB. Padahal Bank BJB milik Provinsi Jabar, " ujar Tokoh Pendiri Banten dan Forum Transparansi Indonesia (FTI) Koordinator FTI, Sukri Alvin.
Sementara Tokoh pendiri Prov Banten lainnya, yakni H. Embay Mulya Syarief menegaskan " Seharusnya sebagai pemilik Bank Banten, Pemprov Banten membesarkan Bank Banten dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan Bank Banten," terangnya.
Beliau menambahkan terkait dengan penganggaran dana dari Pemprov Banten untuk Bank Banten yang sudah disetujui oleh DPRD seharusnya segera dilaksanakan untuk memperkuat keberlangsungan Bank Banten. Karena sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. " Secara kepatutan, seharusnya Pemprov Banten tidak mengalihkan Kas Daerah dari Bank Banten ke Bank BJB, karena Bank Banten adalah milik Pemprov dan masyarakat Banten," katanya.
Mendengar keputusan tersebut, banyak masyarakat yang menentang atas pemindahan Kas Daerah dari Bank Banten ke Bank BJB. Hal ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten, hingga terjadi rush (penarikan dana nasabah).