Fenomena perilaku korupsi yang melibatkan sejumlah aparatur negara dan politisi di Indonesia sudah semakin parah. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam 6 bulan terahir saja, ada 226 kasus korupsi yang berahasil diungkap, dan merugikan negara sebanyak 1,83 Triliun rupiah. Hal ini menunjukkan, bahwa Indonesia sudah mengalami stadium 4 terjangkit penyakit mematikan, yang bernama korupsi.
Tentu, hal ini tak bisa dibiarkan. Perilaku korupsi tidak cukup hanya dengan jargon "Katakan tidak pada korupsi...!". Juga tidak cukup dengan hanya memasang banner di pinggir-pinggir jalan serta di kantor-kantor pemerintahan, bertuliskan pasal korupsi lengkap dengan ancaman hukumannya. Tikus tidak akan mempan jika hanya ditakut-takuti. Tapi harus diusir, diganti dan jangan diberi ruang agar tidak bergerilya kembali.
Di antara 226 kasus korupsi yang telah disebutkan ICW di atas, yang paling dominan pelakunya adalah politisi. Nah, politisi-politisi inilah yang seharusnya diganti dan dipreteli. Maka, jangan asal pilih politisi jika tidak ingin melihat kasus korupsi kembali terjadi.
Sudah tak terhitung para politisi Indonesia yang terjerembab dalam kasus pencurian uang rakyat tersebut. Yang paling mutakhir adalah, kasus korupsi e-KTP, yang banyak melibatkan politisi lintas partai.
Maka, berkaca pada fakta banyaknya elit partai yang terjerat kasus korupsi di atas, solusinya, para politisi Indonesia hendaknya sudah benar-benar mapan. Kemapanan hakiki secara ekonomi. Sebab, jika politisinya sudah mapan, ia akan lebih mementingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi.
Berbicara soal politisi Indonesia yang telah mapan, dalam hal ini secara ekonomi, tentu ada pada diri Ketua Umum Partai Perindo Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo.
Puluhan tahun terjun ke dunia bisnis, membuat Hary Tanoe hidup serba berkecukupan. Maka, terjun ke dunia politik, tak lain dan tak bukan, ia hanya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara.
"Saya sudah banyak diberkahi, MNC sudah besar dan banyak yang mengurus. Sekarang saya waktunya berbuat bagi bangsa dan negara," ungkapnya.