Sejak Pilpres 2014 silam, Prabowo Subianto menyinggung adanya kebocoran anggaran. Bahkan, dalam debat capres keempat lalu, paslon nomor urut 02 ini menyebut kata bocor hingga 10 kali untuk menyinggung petahana.
Sedangkan dua hari sebelum debat, tepatnya saat kampanye di Lapangan Karang Pule, Mataran, NTB, Prabowo menyebut kebocoran uang negara mencapai Rp1.000 triliun.
Apa reaksi kita atas pernyataan tersebut?
Ironisnya, bukannya melakukan otokritik, kita malah asyik mengkritik. Bahkan mungkin sebagian dari kita malah menjadikannya lelucon dengan menyebut "bocor, bocor, bocor".
Sementara Wail Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, baru-baru ini menyebut angka APBN Indonesia mestinya berada di kisaran Rp4.000 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan hasil dari perhintungan Litbang KPK.
Namun, saat ini, APBN kita hanya Rp2.000 triliun. Pertanyaannya, kemana sisa penghitungan hasil Litbang KPK tersebut?
Terkait ini, Basaria mengakui bahwa terjadi kebocoran terutama dalam aspek penerimaan negara. (Sumber)
Tentu, hasil temuan Litbang KPK ini menarik untuk dijabarkan lebih detail. Terutama sektor apa yang menjadi kebocoran anggaran dan penyebab-penyebab turunannya.
Jika KPK dan atau bahkan lembaga audit lain seperti BPK menemukan mengungkap masalah kebocoran tersebut, kita tak perlu lagi menertawakan klaim salah satu paslon terkait kebocoran.
Terlebih di momen Pilpres seperti ini, bagi pendukung salah satu paslin, pernyataan paslon lain hanya lelucon. Padahal di saat bersamaan, persoalan kebocoran anggaran, telah menghilangkan hak-hak kita sebagai warga negara.