Joko Widodo kembali mendapat mandat rakyat untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Pemimpin yang disebut anti-populis, anti-elit dan murni lahir dari kelas bawah itu.
Selama beberapa dekade pentas politik kita identik dengan militer dan borjuis. Menyebabkan Indonesia hanya berjalan di tempat atau dalam kondisi tertentu terhenti di tengah jalan, terutama dalam menghadirkan keadilan sosial berupa pemerataan. Buktinya, konsentrasi pembangunan infrastruktur hanya difokuskan di wilayah Jawa dan Sumatera, sementara wilayah lain masih jauh tertinggal.
Kesenjangan sosial tersebut belum tuntas dan masih menjadi tugas bersama. Hanya pemimpin yang lahir dari bawah-lah yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan tersebut.
"Keadilan Sosial merupakan elemen terpenting untuk mewujudkan titah Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila-sila lain akan tercipta apabila Keadilan Sosial dilaksanakan bersama. Tanpa keadilan, maka sampai kapanpun kesenjangan akan makin meruncing dan disintegrasi bangsa tak dapat terhindarkan. Pahamilah pijakan awal untuk mewujudkan keadilan itu hanya dengan pemimpin yang menggenggam jiwa rakyat dalam derap langkah kebijakannya".
Mewujudkan keadilan sosial memang tidak hanya diukur melalui variabel tunggal, ia adalah kesatuan nilai etika, moral dan material. Aspek etika dan moral keadilan sosial itu dapat tercapai apabila setiap elemen suku, budaya dan tradisi hidup dalam nuansa romantisme bermesyarakat dan bernegara dan keadilan material itu terwujud apabila dependensi rakyat atas kekayaan negara.
Apakah variabel etika, moral dan material keadilan sosial itu dapat diwujudkan? Saya melihat, variabel etika dan moral keadilan sosial itu telah tercapai; hidup dalam bingkai kebinekaan adalah bukti kita telah menjalankan amanat Pancasila. Namun, aspek material keadilan itu masih jauh dari harapan.
"Maraknya Kriminalitas yang terjadi di masyarakat bukan karena rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya penegakan hukum. Tetapi hilangnya aspek material dari keadilan sosial berupa pemerataan ekonomi yang mendasari maraknya kriminalitas. Hanya dengan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, angka kriminalitas itu dapat ditekan".
Aspek etika dan moralitas keadilan sosial hanya perlu dipertahankan, tapi aspak material harus diupayakan dengan gigih atau bahkan dengan arah kebijakan out of the Box. Kebijakan negara, tidak melulu soal melanjutkan apa yang pemerintah sebelumnya belum laksanakan, melainkan juga dengan langkah ekstrem sekalipun. Saya membayangkan Indonesia seperti sebuah akuarimu dengan beragam jenis ikan. Agar semua jenis ikan didalamnya tetap bisa hidup, maka kita harus menjaga kualitas air dan memberi makanan dengan kualitas baik.
Demikian juga bangsa kita hari-hari ini, untuk mewujudkan keadilan sosial material bisa diraih melalui infrastruktur pemeratan ekonomi. Tidak ada lagi, segelintir pribadi yang menguasai dan menikmati kekayaan negara.
"Negara ini diperuntukkan bagi semua elemen bangsa, bukan diperuntukkan untuk segelintir pribadi. Jika, negara ini masih dikuasai segelintir orang Itu artinya negara telah gagal menciptakan keadilan". Tugas kita semua bukan mengangguk tapi menggeleng, menggeleng terhadap ketidakadilan".