Oleh : GodfathersPendaftaran anggota partai politik sepertinya di jaman ini jarang kita dengar, bahkan penulis hampir sama sekali tidak mendengar tentang anggota baru partai politik.
Misalnya ada up grading angoota partai politik, atau pengakderan anggota baru partai politik yang dulu sering kita dengungkan pada masa awal reformasi dalam aktivitas partai politik.
Begitupun Rekruitment partai politik yang sama sekali kita tidak pernah mendengar dimasa pemerintah rezim saat ini.
Saya sama sekali tidak pernah mendengar dalam masa sepuluh tahun belakangan ini, mungkin saja kita berharap para pimpinan partai politik punya cara sendiri dalam merekruit anggota masyarakat dalam partai politik.
Seharusnya selama lima tahun pasti ada jadwal penerimaan atau rekruitment partai politik karena pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun.
Untuk apa dijawalkan penerimaan anggota dan rekruitment anggota partai?
Jawabnya karena kewajiban partai politik dalam merekrut pemimpin dari masyarakat, jika partai politik tidak melakukannya maka tidak berbeda dengan kealpaan mereka dalam fungsi dan tugas partai politik.
Dengan melupakan kewajiban tersebut maka pimpinan partai politik secara sengaja membiarkan partai politik menjadi wadah atau organisasi semacam perseroan untuk bisnis bukan untuk berpolitik.
Mungkin pimpinan partai politik beranggapan bahwa rekruitmen anggota partai dari masyarakat sebagai sesuatu yang tidak penting, sehingga mereka yang ada dipucuk pimpinan bisa menguasai partai politik bersangkutan.
Karena itulah maka partai politik pada jaman ini hanya milik pengurus dalam hal ini pimpinan partai politik yang duduk sebagai pengurus pada masa sekarang. Hal ini justru menjadi salah arah dalam pengelolaan partai karena mereka membatasi partai politik sebagai milik masyarakat yang idealnya partai politik dalam sistem demokrasi adalah asset milik masyarakat.
Sebagai catatan penting dalam pengelolaan partai politik bahwa mereka hanya sebagai pengelola sementara partai politik meskipun anda ketua, meskipun anda pendirinya tetapi partai politik itu adalah milik rakyat yang menjadi wadah berpolitik rakyat.