Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan akan bertemu. Sejumlah pembahasan tentu akan dilakukan. Baik itu peta koalisi, maupun terkait cawapres Prabowo di Pilpres 2019.
Partai Demokrat saat ini menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan siapa capres yang diusung di 2019. Ketimbang bertransaksi politik, SBY bersama Partai Demokrat memberi lima syarat sebagai pertimbangan untuk melabuhkan dukungan. Lima syarat tersebut yaitu terkait dengan ideologi, bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, keadilan hukum, politik dan demokrasi, serta pemimpin kedepan harus bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial.
Posisi yang diambil Partai Demokrat tersebut menjadi menarik di tengah mandeknya elektabilitas Prabowo maupun Jokowi. Nama besar SBY dengan 10 tahun kepemimpinannya menjadi Presiden RI, diyakini bisa mendongkrak elektabilitas kandidat capres yang mendapatkan dukungan Partai Demokrat.
Apalagi dalam analisa sejumlah survei terdahulu, sosok Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikatakan sebagai cawapres yang mampu mendongkrak elektabilitas baik Prabowo maupun Jokowi. Dalam survei Indo Barometer, Cyrus Network, dan Indikator Politik menempatkan AHY sebagai cawapres potensial di atas nama besar lainnya.
Bagaimana hitung-hitungannya koalisi Demokrat dan Gerindra?
Secara matematis, Gerindra saat ini tertinggal jauh dari koalisi yang dibangun petahana. Jokowi saat ini sudah didukung enam partai dengan total suara sebesar 61,25. Sementara itu Prabowo baru mengumpulkan tiga partai dengan jumlah suara hanya 26,19 persen. Meminang Demokrat masuk dalam koalisinya tentu harus menjadi prioritas Prabowo.
Saat ini, partai yang ketakutan jika Demokrat bergabung dengan koalisi Prabowo adalah PKS. Partai pimpinan Sohibul Iman ini takut jika nantinya Prabowo memilih AHY ketimbang sembilan nama cawapres yang diusung PKS. Selain itu, jika Demokrat bergabung dengan koalisi Prabowo, PKS menjadi partai yang terkecil menyumbang suara untuk persyaratan mengusung Prabowo menjadi capres.
Idealnya saat ini, PKS seharusnya mendukung Prabowo membuka peluang penjajakan koalisi serta opsi cawapres di Pilpres 2019. Terpenting saat ini bagi koalisi Prabowo adalah mewujudkan 2019 ganti presiden dengan mendapatkan dukungan yang sebanyak-banyaknya. Jika PKS tetap arogan dengan terus 'meneror' Prabowo dengan sembilan nama cawapres yang diusungnya, maka bisa-bisa PKS ditinggalkan di tengah jalan.
PKS sudah tidak bisa kemana-mana jika seandainya ditinggal Prabowo. Merapat ke koalisi Jokowi artinya sama dengan menjilat ludah sendiri. Sementara itu, berharap dengan poros ketiga sama halnya dengan punguk merindukan bulan. Mustahil.
Megutip pernyataan Prabowo, apapun hasilnya yang terpenting kebaikan untuk bangsa.