Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Kapolri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) di Jakarta, Sabtu(02/10) mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran Densus 88 sebagaimana yang diminta banyak kalangan di tanah air. Menurut BHD, audit penting karena dana Densus 88 mengingat dana asing dalam membeliperalatan Densus 88. memang dibeli dari sumbangan asing. Kapolri mendukung transparansi dana Densus 88 termasuk pemakaian dana asing sehinggamasyarakat mengetahui apakah Densus membutuhkan dana tambahan atau tidak. Partai Golkar mengusulkan dana Densus 88 ditambah menjadi Rp 60 milyar. Tetapi sejumlah pihak menolak usulan itu karena kerja Densus sering melanggar kemanusiaan.
Contohnya, hingga hari Forum Umat Islam (FUI) yang telah mengadukan kinerja Densus 88 ke Komisi III yang sering melewati batas kemanusiaan dalam melakukan interogasi belum juga mendapatkan jawaban memadai!
Lihatlah, korban yang masih berupa dugaan teroris 2 orang di Cawang Jakarta beberapa waktu lalu sampai sekarang mayatnya belum diketahui identitasnya atau Mr X, apalagi letak kuburannya. Namun, sampai tulisan ini dirilis berita kematian si Mr.X masih gelap.