Pada tanggal 27 s/d 30 September 2022 melalui surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kemitraan dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk membentuk tim Enumerator dalam melakukan Survei Monitoring Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) Tahun 2022 yang berlokasi di 2 (dua) Kecamatan di Kota Makassar dan 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Gowa.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan selaku otoritas di bidang sistem pembayaran menginisiasi pelaksanaan survei monitoring BSNT dalam rangka mengukur efektivitas implementasi model bisnis penyaluran BSNT.
Sebelum penugasan 10 orang enumerator yaitu: Andi Rahmat Amin, Sabrin, Kismu Rachmah, Agus Ranggina Pasande, Bustanul Arif Wahda, Alamsyah, Muh. Rival S. Firdaus, Muh. Yasir Kurays, Muh. Fadli Saleh, dan Dwi Cahyono, terlebih dahulu mendapatkan pembekalan dan informasi teknis terkait pelaksanaan survei oleh Muh. Surya Alih Utama dari Perwakilan BI Prov. SulSel dan Parngodes, SE., MM. selaku Penyuluh Sosial Ahli Madya Dinas Sosial Prov. SulSel.
Dok pribadi
Tim enumerator dalam melakukan survei juga melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kab/Kota dan Pendamping PKH Kemensos RI sebelum melakukan triangulasi data melalui wawancara, pengisian kuesioner, dan entry data serta pembagian paket (souvenir) pada 100 orang responden, dengan rincian 20 E-Warong, 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), dan 40 KPM sebagai Penerima Sembako (PS) dengan sebaran wilayah yang ada di Kota Makassar yaitu di Kecamatan Panakkukang dan Manggala sedangkan di Kabupaten Gowa dilakukan survei di Kecamatan Somba Opu dan Pallangga.
Dok pribadi
Adapun pada tahun 2022 ini, survei monitoring BSNT akan difokuskan pada pemetaan potensi dan kendala menuju digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang diharapkan dengan hadirnya digitalisasi bansos mampu meminimalisir kendala bansos yang selama ini sering terjadi. Mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai dan efisien, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dok pribadi
Dalam skala yang lebih luas, diharapkan adanya kolaborasi antara Bank Indonesia dan Dinas Sosial dapat mendorong inisiatif-inisiatif dalam sosialisasi dan edukasi terkait transformasi sistem pembayaran digital agar semakin mempermudah kegiatan transaksi bagi masyarakat dan menjadi sarana peningkatan literasi masyarakat yang semakin baik dan efektif terkait dengan teknologi pembayaran yang perlahan menggeser peran uang tunai sebagai alat pembayaran menjadi alat pembayaran non tunai yang lebih efisien.