Dalam Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2017 tersebut menyatakan Kampanye Pemilu bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Pada dasarnya, kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam Konteks Pemilu, Metode Kampanye adalah suatu strategi atau pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan kampanye politik. Metode kampanye didesain untuk mencapai tujuan kampanye dengan efektif dan efisien.
Kampanye pemilu di Indonesia memiliki 8 metode yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Metode kampanye tersebut meliputi:
1. Pertemuan terbatas: Kampanye yang dilakukan dengan cara mengundang sejumlah orang untuk hadir dalam pertemuan tertutup.
2. Pertemuan tatap muka: Kampanye yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan pemilih.
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum: Kampanye yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan bahan kampanye seperti brosur, selebaran, dan stiker.
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum: Kampanye yang dilakukan dengan cara memasang spanduk, baliho, poster, dan atribut kampanye lainnya di tempat umum.
5. Media sosial: Kampanye yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube.
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet: Kampanye yang dilakukan dengan cara memasang iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.
7. Rapat umum: Kampanye yang dilakukan dengan cara mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh banyak orang.