KONSTELASI politik tanah air hari ini diakui atau tidak kian memanas. Segala cara, segala upaya dan siasat pun mulai dilancarkan satu sama lain demi mengamankan tiket Pilpres 2024.
Sudah jadi rahasia umum, kepulangan Imam Besar Front Pembela Indonesia (FPI), Habib Rizieq Shihab mampu memanaskan tensi politik dan keamanan nasional. Betapa tidak, hal tersebut memantik kerumunan massa yang menimbulkan dengan jumlah besar dan perseteruan dengan selebritis kontroversi, Nikita Mirzani.
Namun, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas soal dampak dari kerumunan massa dan narasi-narasi jorok yang terumbar akibat adanya perseteruan dua sosok temperamen dan mudah terprovokasi.
Saya hanya akan coba mengulik tentang sikap Presiden Jokowi dalam memuluskan langkahnya sebagai petugas partai dilihat dari kacamata saya pribadi. Sekali lagi, petugas partai. Bukan presiden.
Siapapun yang mengikuti perkembangan politik nasional, pasti paham, Jokowi adalah petugas partai dari PDI Perjuangan. Bukan sekali dua kali, ketua umum partai berlambang banteng gemuk moncong putih, Megawati Soekarnoputri menegaskan hal ini.
Sebagai petugas partai, Jokowi tentu tidak hanya mengamankan kebijakannya selaku presiden. Akan tetapi, juga harus bisa memuluskan jalan kepentingan PDI-P. Khususnya Pilpres 2024.
PDI-P sejauh ini memiliki dua calon potensial untuk bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Siapapun yang bakal diusung nanti merupakan rahasia dapur mereka. Jokowi hanya perlu memastikan lawan tanding usungan PDI-P tidak dihadapkan pada lawan berat.
Bicara soal calon lawan. Sejauh ini ada dua nama yang tingkat elektabilitasnya konsisten masuk lima besar. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menhan Prabowo tidak termasuk. Sebab yang bersangkutan anggap saja telah clear menjalin koalisi dengan PDI-P.
Konsistennya dua nama di atas dalam bursa capres/cawapres, menurut beberapa pengamat politik disebabkan statusnya sebagai kepala daerah. Mereka memiliki cukup ruang untuk sering berinteraksi langsung dengan publik.
Mereka bisa terus membangun pencitraan. Baik dalam bentuk kerja nyata, atau hanya wacana dan retorika. Tak masalah, selama publik bisa percaya.