Akhir-akhir ini dimedia sosial ramai diperbincangkan isu reshuffle terkait ditetapkannya dua menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai tersangka kasus korupsi dalam kasus yang berbeda.
Banyak yang menyebut bahwa ini saat yang tepat agar resuffle terbatas yang merupakan sebuah keharusan untuk Presiden Jokowi melakukan hal tersebut.
Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh PPP, anggota DPR, pakar UGM dan lainnya semua mengatakan hal yang sama agar usulan untuk Presiden Jokowi reshuffle segera dibentuk.
Pasca penangkapan Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara semakin banyak desakan mengenai reshuffle.
Disamping itu Presiden Jokowi juga sudah menyatakan bahwa dirinya tidak akan membela atau melindungi untuk siapa pun yang melakukan korupsi. Presiden pun percaya pada kinerja KPK yang dianggapnya profesional.
"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi" ujarnya di istana bogor minggu 6/12/20.
Mungkinkah Presiden Jokowi Reshuffle Para Kabinetnya? Bisa mungkin bisa tidak sebab hal tersebut berada ditangan Presiden sendiri yang memutuskannya.
Adalah hak prerogatif presiden soal reshuffle kita sebagai masyarakat tidak wajib untuk menuntutnya. Sekalipun Presiden telah mengatakan hal ini bahwa reshuffle bisa terjadi kapan saja.
Reshuffle terbatas mungkin bisa namun untuk reshuffle dari kabinet Indonesia Maju yang lainnya tidak akan terjadi. Menteri itu dipilih karen punya nilai integritas tinggi untuk Indonesia.
Faktanya selama ini bukankankah masyarakat Indonesia banyak yang terbantu dengan bansos dari Pemerintah disaat pandemi ini. Lalu yang kurang dari Presiden Jokowi itu apa?
Adanya dua menteri yang menjadi tersangka KPK dalam kasus korupsi yang semua orang juga tahu bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, lalu apakah kita akan terus menerus mendeskreditkan Pemerintah dengan dalih pemerintah tidak adil?