Dalam upaya memperbaiki pengelolaan pembangunan sektor pertanian saat ini dan dimasa mendatang terutama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045 Kementerian Pertanian dan peran serta Kementerian terkait, dukungan pemerintah daerah serta petani harus secara bersama-sama bekerja keras membendung langka-langkah dan kekuatan perusak pendapatan/terhambatanya kesejahteraan petani yaitu sebagai akibat ulah tangan pedagang melalui permainan harga. Berdasarkan hasil operasi dan temuan lapang terhadap beberapa tingginya harga komoditas pertanian (pangan pokok) selain faktor kelangkaan supply (akibat gagal panen/penurunan produktivitas) faktor penyebab lain adalah karena adanya pengaturan/permainan harga oleh pedagang terutama melalaui mekanisme pengendalian jumlah barang melalui jalur impor.
Jumlah pelaku dalam permainan harga tersebut tidaklah terlalu besar, namun mereka selama ini menjadi batu sandungan dan bahkan penghambat kesejahteraan petani. Hal ini terjadi secara nasional dan menjadi penghambat utama kinerja sektor pertanian bahkan kalau dibiarkan mereka leluasa dan intervensi terhadap mekanisme harga dan pasar, maka sehebat apapun perencanaan dan kebijakan sektor pertanian akan dilemahkan oleh oknum tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan besar adalah?jika oknum pengambil kebijakan atau pihak manapun yang notabene sebagai aparat pemerintah ikut bermain dan turut melanggengkan gerakan mereka.
Untuk itu, pemerintah harus tegas memberantas langkah-langkah mereka dan mengembalikan kekuatan petani sebagai pemilik sektor hulu dan pemain di sektor hilir, bukan berarti menganulir dan menyingkirkan peran dari pedagang di sektor pertanian. Mereka harus bisa bermitra dan menjadikan petani sebagai bagian dari kekuatan pasar dan niaga. Dengan demikian, apa yang dinginkan oleh pemerintah terhadap kesejahteraan petani benar-benar terjadi.