Peristiwa penculikan aktivis oleh pihak militer rupanya juga terjadi di Fillipina. Adalah Jovito Palparan seorang jenderal purnawirawan yang dikenal dengan sebutan "The Butcher" dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan terbukti melakukan penculikan 2 mahasiswa pada tahun 2006 lalu dan diganjar oleh hakim hari ini dengan hukuman seumur hidup.
Jenderal purnawirawan Palparan dinyatakan terlibat dalam penumpasan pemberontak komunis di Fillipina dinyatakan oleh pengadilan bertanggung jawab penuh atas hilangnya 2 aktivis mahasiswa yang bernama Karen Empeno dan Sherlyn Cadapan.
Disamping sang jenderal juga dinyatakan bersalah dua orang dari kalangan militer lainnya yaitu seorang letnan dan sersan juga dinyatakan terlibat dalam kasus ini karena terlibat dalam kasus ini sekaligus masing masing diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar ganti rugi sebesar US 5.500 kepada keluarga korban aktivis mahasiswa yang diculik tersebut.
Dua aktivis mahasiswa ini diculik dari tempat kos nya di kota Hagonoy di propinsi Bulacan sekitar 36 km sebelah utara Manila pada bulan juni 2006 lalu oleh personel militer karena diduga terlibat dalam gerakan membela gerakan kaum tani yang kekirian. Kedua aktivis ini disiksa dan diperkosa dan akhirnya dibunuh oleh personel militer namun mayat keduanya tidak pernah ditemukan.
Ketika pihak keluarga melakukan tuntutan atas penculikan anak mereka, Jenderal Palparan diberitakan bersembunyi dan menghilang dan akhirnya ditemukan di Manila 3 tahun kemudian.
Apa yang dapat dipelajari?
Dihukumnya jenderal purnawirawan Palparan menunjukkan bahwa hukum dan sistem peradilan di Fillipina masih berjalan dengan baik karena kasus yang menghebohkan dan melibatkan petinggi militer ini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 7 tahun saja dari dimulainya kasus ini pada tahun 2011 lalu.
Upaya pengadilan Fillipina menegakkan hukum ini dipresiasi oleh aktivis hak asasi manusia nasional maupun internasional dan juga The National Union of People's Lawyers (NUPL) yang menyatakan bahwa akhirnya pelaku pelanggar hak asasi manusia mendapat ganjaran walaupun menyangkut kalangan petinggi militer.
Dihukumnya jenderal purnawirawan Palparan tidak saja merupakan usaha penegakan keadilan bagi pelaku pelanggar hak asasi manusia semata, namun juga upaya gerakan massa, serta penggiat hak asasi manusia yang membuktikan bahwa jika dilakukan dengan serius tanpa pandang bulu, maka hukum dapat ditegakkan walaupun menyangkut perwira tinggi militer.
Disamping itu pengadilan tidak hanya menyentuh pelaku di lapangan saja namun sampai kepada pemberi perintah penculikan yang merupakan perwira tinggi militer yang memiliki reputasi.
Dihukumnya Jenderal purnawirawan Palparan dan personil militer lainnya sebagai pelanggar hak asasi manusia dengan cara menculik dan menghilangkan nyawa para aktivis sedikit banyaknya mengangkat nama Fillipina yang kini dilanda isu pelanggaran hak asasi manusia akibat kampanye anti narkoba yang memakan ribuan jiwa dengan cara yang dianggap melanggar hak hasasi manusia oleh pihak internasional.