Setidaknya dua hal vital yang dibutuhkan petani dalam menggarap lahannya, pertama ialah adanya jaringan irigasi lalu ketersediaan pupuk. Bila permasalahan pertama dapat dijawab dengan pembangunan jaringan irigasi yang masif lewat skema dana desa maka permasalahan kedua hanya bisa dijawab dari niat baik pemerintah. Pupuk bagi petani dapat dibagi menjadi dua yakni subsidi dan non-subsidi. Kebutuhan pupuk bagi petani jagung dapat dikatakan besar, mengingat tiap hektar lahan yang digarap membutuhkan setidaknya 50-100Kg pupuk. Bagi petani jagung, ketersediaan pupuk bersubsidi tentu sangat membantu, karena bila pupuk disubsidi, maka biaya produksi petani dapat ditekan, sehingga kebutuhan pengeluaran menggarap lahan dapat dialihkan pada kebutuhan lainnya.
Pertanian di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur adalah salah satu sektor yang memiliki potensi besar, dari 93.000Ha lahan produktif pertanian di Berau, 4.206Ha diantaranya ialah komoditas jagung. Jagung sendiri saat ini telah menjadi leading sector dalam pertanian di Berau, berbagai program Bupati Berau H. Muharram, terbukti jitu meningkatkan produktivitas jagung. Tercatat, pada tahun 2018, komoditas jagung di Berau adalah penyumbang komoditas jagung terbesar se-Kalimantan Timur. Program-program tersebut antara lain ADK dan BUMK sehingga tiap kampung di Berau mampu meningkatkan produktivitas komoditas jagungnya, disamping itu pemerintah Kabupaten Berau juga menjamin tersedia pupuk bersubsidi bagi petani. Pupuk subsidi ini nantinya akan disalurkan pada kelompok-kelompok pertanian sesuai dengan kebutuhannya. Niat baik pemerintah ini tidak hanya pada menjamin penyaluran pupuk, namun juga pada pemasokan pupuk. Pupuk subsidi bagi petani di Berau sebagian besar akan didatangkan dari Pupuk Kaltim, hal ini dapat terjadi berkat kerjasama antara pemerintah Kabupaten Berau dengan Pupuk Kaltim.
pemerintahan Bupati Berau H. Muharram, harus diapresiasi, mengingat kebutuhan pupuk bagi petani sangatlah vital. Pemerintah Berau yang menjamin ketersediaan dan penyaluran pupuk kepada petani adalah bentuk dari niat baik pemerintah.